Dibongkar Natalius Pigai, Ternyata Ada Menteri Jokowi ke Papua Demi Jabatan

Aktivis HAM, Natalius Pigai menyatakan ada dua oknum menteri Pemerintahan Presiden Joko Widodo datang ke Papua secara diam-diam menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 13 Desember 2021.

Kedua menteri Jokowi itu dikabarkan memaksa gubernur Papua menunjuk orang tertentu menjadi Wakil Gubernur Papua.

Baca Juga: Nicho Silalahi Ungkap Pernyataan Lama Ruhut Sitompul yang Jelek-Jelekkan Jokowi

Selain itu, dua menteri Jokowi itu juga dikabarkan memaksa Gubernur Papua untuk menyetujui pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi.

Menurut Natalius Pigai, orang dekat Lukas Enembe dari kalangan Pemerintah Provinsi Papua membenarkan informasi tersebut.

Natalius Pigai menilai tindakan itu dapat mengganggu stabilitas wilsayah dan demokrasi di Papua.

Dikatakan Natalius, apabila kedua menteri ke Papua demi kepentingan banga dan negara, mestinya mereka datang secara resmi.

“Katanya atas nama Negara. Negara yang mana? Saya juga kalau Menteri, semua orang saya katakan atas nama negara juga,” kata Natalius Pigai dalam postingannya di akun Twitter @NataliusPigai2 pada Selasa (25/1).

Mantan komisioner Komnas HAM ini menyebut pejabat negara datang ke Papua atas nama negara karena wilayah itu sedang dilanda konflik.

“Karena Papua wilayah Konflik jadi semua pejabat Jakarta pake alibi atas nama negara. Wowwww!,” jelas Pigai.

Pigai tak membeberkan identitas dua menteri Jokowi yang diduga memaksa Gubernur Papua menyetujui pemekaran wilayah.

Ide pemekaran wilayah Papua diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.

Baca Juga: Rocky Gerung Tanggapi Pelaporan Gibran-Kaesang, Katanya Jokowi Tak Bisa...

Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.

Saleh Sangadji, salah satu warga yang diundang, mengatakan pemekaran wilayah bisa memberikan kesempatan untuk putra-putri asli Papua menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.