Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Nahloh, Presiden Jokowi Disindir-Sindir PKS Karena Hal Ini

Nahloh, Presiden Jokowi Disindir-Sindir PKS Karena Hal Ini Kredit Foto: Antara/Biro Pers dan Media Setpres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kasus COVID-19 di Tanah Air mengalami lonjakan drastis karena diduga dipicu penularan varian Omicron. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, meminta pemerintah berkaca dari hasil evaluasi penanganan COVID-19 sebelumnya.  Alif menyindir kerumunan massa saat kunjungan Presiden Joko Widodo dan rombongan ke Sumatera Utara (Sumut).

"Sebelumnya membuat kerumunan sampai ada warga yang masuk ke parit. Sekarang sedang melonjak dan harusnya menghindari kerumunan. Eh ini malah membuat kerumunan," kata Alif kepada awak media, Senin, 7 Februari 2022.

Baca Juga: Aziz Yanuar Sampai Geram, Jokowi Dibanding-Bandingkan dengan Rizieq Shihab Masalah Ini

Dia meminta varian Omicron ini tidak dianggap sepele. Ia menekankan, alasan apapun kerumunan harus dihindari. 

“Karena Presiden itu harus menjadi panutan warganya. Jika jadi panutan warganya maka harus memberi contoh yang sesuai, seperti menerapkan protokol Kesehatan," jelas Alif. 

Dia mengingat perkataan salah satu tokoh mengenai ABS (Asal Bapak Senang) yang benar-benar harus dihindari. 

“Jangan sampai juga ABS ini muncul karena memang Presiden Jokowi senang sama hal-hal yang begitu. Semoga dugaan itu salah. Dan, presiden ingin protokol kesehatan ketat diterapkan di tempat umum," kata Alif.

Kemudian, dia juga menyoroti protokol kesehatan terkait kerumunan harus menjadi perhatian. Ia mencontohkan kerumunan di kereta api commuter line Jabodetabek yang harus jelas pembatasan. 

Menurut, dia ada pembatasan penumpang antara yang berdiri dan duduk di dalam gerbong kereta. Sementara, di pesawat yang ada kursi kosong di tengah dan juga ada yang tidak kosong.

"Kita harus sama-sama menjaga protocol Kesehatan, khususnya hindari kerumunan dan tetap jaga jarak, serta jangan lupa capaian vaksinasi harus terus jalan dan merata," tuturnya.

Baca Juga: KSAD Dudung Marah Besar Kepada Oknum Jenderal TNI AD, Ternyata Ini Sebabnya

Pun, dalam kesempatan sama, dia mengapresiasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang membuat aturan pembatasan penerapan penyesuaian sistem kerja fleksibel di lingkungan DPR RI. 

Selain itu, para Anggota DPR RI diharapkan bisa memaksimalkan Kerja-kerjanya dengan sistem hybrid. Sebelumnya, kerumunan massa saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja atau kunker di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu pekan lalu jadi sorotan. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: