Sektor Maritim Masuk Arahan Strategis Nasional, Erick Thohir Beber Langkah BUMN Bidang Kepelabuhan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam 5 Arahan Strategis Nasional sesuai Visi Indonesia 2045, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi agenda besar bersama, termasuk sektor maritim agar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bisa mewujudkan potensi menjadi poros maritim dunia. 

"Upaya membangun budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur, dan konektivitas maritim membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan sambutan kunci dalam Webinar bertajuk "Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum/Terminal di Indonesia: Dikelola Sendiri vs Partner Strategis (Internasional)" yang diadakan oleh Himpunan Ahli Kepelabuhanan Indonesia (HAPI), Rabu (9/2/2022).

Baca Juga: Erick Thohir Targetkan 100 Ribu Homestay untuk Gelaran MotoGP

Karena itu menurut Erick, berbagai inisiatif strategis dilakukan, seperti langkah membentuk holding Pelindo (Pelabuhan Indonesia) untuk meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhan pada tingkat global. "Integrasi ini telah membuat posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke delapan di dunia yaitu sebesar 16,7 (juta) TEUs, twenty foot equivalent units," terangnya.

Erick menambahkan, sinergi Pelindo dengan berbagai stakeholder juga perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi kepelabuhanan Indonesia. "Sinergi nasional antara Pelindo dengan berbagai stakeholder, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, pihak swasta nasional, ataupun melalui aliansi bisnis dengan mitra luar negeri yang tentunya untuk membawa dampak positif bagi perekonomian nasional," paparnya.

Erick memberikan catatan bahwa kerja sama dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia tersebut harus tetap didasari pada prinsip good corporate governance. "Sesuai best practice melalui analisis cost and benefit yang mendalam sehingga tidak akan merugikan negara," tegas Erick.

"Kerja sama tersebut harus dilakukan dengan pihak-pihak yang profesional, yang memiliki track record bagus dan telah terbukti berhasil dalam mengelola pelabuhan internasional sehingga bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia," sambungnya.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan perlu adanya skema pendanaan kreatif non APBN dalam membangun pelabuhan di Indonesia. Diterangkan olehnya, salah satu manfaatnya adalah terjadinya akselerasi atau percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di tengah terbatasnya APBN. “Kemudian masuknya investasi ke Indonesia, dan juga semakin meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan di Indonesia,” tutur Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HAPI Wahyono Bimarso memang mengakui bahwa pembangunan pelabuhan di Indonesia agak lambat karena terkendala APBN. Apalagi pembangunan pelabuhan juga cukup ketat, mulai dari mengikuti standar internasional sampai pengawasannya pun dipantau oleh institusi internasional yaitu International Maritime Organization (IMO).

Terkait mitra internasional dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia, Wahyono mengungkapkan saat ini sudah ada yang masuk dan tinggal menunggu waktu saja untuk jumlahnya terus berkembang. "Kalau dibandingkan dengan (pembangunan) jalan tol memang kita lebih lambat, tetapi Insya Allah nanti dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan cepat," jelas Wahyono.