Teken MoU dengan PBNU, Menkop-UKM Ingin Cetak Wirausaha Baru Lewat Pesantren

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) berkomitmen mencetak wirausaha baru yang datang dari lingkungan pesantren. Pesantren dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara, terutama melalui pengembangan kewirausahaan para santrinya. 

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kemenkop-UKM bersama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) terkait peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri. Kesepakatan tersebut sekaligus dalam perayaan Harlah NU Ke-99 yang digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan, Madura, kemarin malam.

Baca Juga: Wujudkan Kemandirian Ekonomi, Kemenkop-UKM Lanjutkan Pelatihan Vocational bagi Disabilitas

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki mengatakan, MoU tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95 persen pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10-14%.

"Saya diingatkan oleh Gus Yahya bahwa MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit. Jumlah santri yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa, kita bersama bisa mencetak jumlahnya lebih dari itu," ucap Menkop-UKM dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Ia mengatakan, menciptakan wirausaha baru akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi yang programnya sudah ada di Kemenkop-UKM. Nantinya, pembiayaannya bisa disinergikan dengan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir.

"Selain itu, ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya kita terus tambah. Perbankan pun diminta menaikkan pembiayaannya ke UMKM hingga 30 persen di tahun 2024. Bahkan, Kemenkop-UKM juga ada LPDB-KUMKM yang bisa membantu pembiayaan dana bergulir lewat koperasi," ujar Menteri Teten.

Dalam hal ini, Kemenkop-UKM diberikan tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Saat ini pihaknya telah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq (Jawa Barat), sebagai salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market.

"Kebutuhan pasokan hingga 56 ton, tetapi yang baru bisa dipenuhi 6 ton. Koppontren ini akan menjadi distributor dari pesantren lainnya tak hanya di Jabar. Selain itu, ada juga Ponpes Sunan Drajat di Lamongan, Jatim yang memiliki koperasi yang menghubungkan 17 ponpes lainnya di Jatim sebagai contoh jaringan ritel modern," sebut Menteri Teten. 

Menurut hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 90,48% dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha. Bahkan, sebanyak 2,58% pesantren memiliki 3-5 jenis usaha.

"Sinergi dan kolaborasi jika bisa kita bangun dengan kuat akan mendatangkan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Termasuk yang datang dari lingkungan pesantren," ujar Teten.

Tahun 2022 ini, sambung Menkop-UKM, kementerian ingin mewujudkan Pemulihan Transformatif pada UMKM dan Koperasi. Pemulihan yang tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tetapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa-masa akan datang.

"Ke depan Kemenkop-UKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi anak muda, perempuan, dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Tentunya keterlibatan santri-santri muda dan alumni pesantren sangat kami harapkan," imbaunya. 

Hadir dalam acara yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihaknya siap mendorong terciptanya wirausaha baru. BUMN dalam hal ini diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintervensi menuntaskan kesenjangan sosial yang salah satu upayanya dengan memperkuat ekonomi umat, yakni dari pesantren. 

"Indonesia ini masyarakat muslimnya terbesar, tapi kita tidak masuk 10 bahkan 5 besar industri halalnya. Untuk itu, kami mendorong PBNU menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi dengan kerja sama BUMN dan PBNU," kata Erick.

Sebagai langkah awal, BUMN dan pesantren di bawah NU mempersiapkan untuk penyediaan komoditas pangan dari pesantren. "Mengingat saat ini kita tahu ada gonjang-ganjing soal stabilitas harga pangan, kami di BUMN punya banyak sektor usaha di pangan sehingga ini sangat bisa disinergikan," tambah Erick. 

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap, kerja sama tak hanya mendorong peningkatan kualitas SDM, tapi juga membangun kemandirian ekonomi pondok pesantren. "Semoga MoU dengan Kemenkop-UKM membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat, serta bangsa dan negara," pungkasnya.