Kumpulkan Partai Non-Parlemen, Manuver Hary Tanoesoedibjo Perindo Mengejutkan untuk Pilpres 2024!

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengeklaim partai nonparlemen memutuskan mewacanakan menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Hary mengatakan Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024.

"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024," kata Hary Tanoesoedibjo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

ia menambahkan, ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut. Sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara.

"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor dua setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen.

Baca Juga: Semua Sedih! Sebut Nama Jokowi, Giring Kasih Kabar Mengejutkan: Saya Haji Giring Ganesha Mundur…

Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan itu merupakan silaturahim, mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan di 2024.

Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen. Hary menyampaikan wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen.

Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan uji materiil mengenai ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen. "Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata dia.