Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Politikus Golkar Buka-bukaan 'Masalah' di Pemerintahan Jokowi, Sebut 'Menteri Dungu'

Politikus Golkar Buka-bukaan 'Masalah' di Pemerintahan Jokowi, Sebut 'Menteri Dungu' Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, membeberkan beberapa problem di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, ada gap antara perilaku Jokowi dengan menteri-menterinya.

"Adanya gap antara perilaku presiden dan perilaku para pembantunya," ujar Nusron Wahid yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR dalam acara Adu Perspektif "Siapa Puas dengan Jokowi", Rabu (23/2/2022).

Baca Juga: Samakan Suara Azan dengan Gonggongan Anjing, DPR Minta Jokowi Evaluasi Menag Yaqut

Tak hanya itu, Nusron juga menyebutkan ada 'menteri dungu' di pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, menteri tersebut dinilai lambat menerjemahkan perintah Jokowi. "Yang kedua adalah problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat," tegas Nusron.

Dia mencontohkan ketika situasi batu bara langka, Jokowi cepat memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang ekspor batu bara.

"Namun, ketika minyak goreng, itu sudah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita, terutama bagi mereka yang memproduksi minyak goreng," terang Nusron.

Akan tetapi, menteri tersebut malah tidak merespons dengan cepat dalam menangani permasalahan itu. "Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang prorakyat mementingkan keadilan rakyat, tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya," ungkapnya.

Ketika situasi makin sulit, pemerintah barulah memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Akan tetapi, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka. Untuk itu, pemerintah disarankan 'berperang' dengan melarang ekspor CPO.

Dia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO. "Namanya 'perang' ketika bom diledakkan ya pasti akan mematikan anak kecil, mematikan ibu-ibu, tetapi selamat dulu, menang dulu. Nanti tinggal ditata 2 bulan pasti akan ada equilibrium mana yang perlu dibenahi ini," tutur Nusron.

Kemudian Nusron kembali menyinggung 'menteri dungu', seperti apa yang sering disampaikan oleh Rocky Gerung. "Memang beberapa level menterinya, ya mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky (Gerung) para menterinya itu jangan-jangan," imbuh Nusron.

Mendengar hal tersebut, Rocky Gerung lantas meminta Nusron berbicara secara keras lagi untuk mengulang soal 'menteri dungu'. "Diulang-diulang agak keras ngomongnya," timpal Rocky Gerung yang turut hadir di acara tersebut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: