Bersinergi, Kemendagri Inventarisasi Permasalahan dan Solusi Daerah yang Masih 100% PTM

Selain itu, lanjut dia, Kemendagri juga mendorong para kepala daerah untuk dapat bersinergi dan mendukung Kemenag dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi Covid-19. Langkah ini untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara terutama anak usia pendidikan di daerah. 

Baca Juga: Kemendagri dan Kemenkeu Sepakat Integrasikan Sistem Informasi Dana Otsus dengan SIPD

Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah yang perlu ditindaklanjuti. Langkah itu seperti Dinas Kesehatan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang masih melaksanakan PJJ 100 persen, melakukan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan sampai tanggal 28 Februari 2022. Langkah ini untuk memutuskan pola pembelajaran, apakah akan menerapkan PTM atau PJJ. Upaya ini dilakukan dengan menunggu hasil ratas dalam penetapan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru tentang PPKM.

"Semua pihak perlu menyatukan pemahaman kembali terkait dengan pelaksanaan pengaturan di dalam SKB 4 Menteri, dan diterbitkannya SE Mendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendagri menggelar rapat bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), serta jajaran pemerintah daerah (pemda) yang berlangsung secara virtual, kemarin.