Kebijakannya 'Ngawur', Ahli Kebijakan Publik: Copot Menag Yaqut!

Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik NARASI INSTITUTE, menyatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya memiliki elite pemimpin yang mendalami rasa dan budaya mayoritas penduduknya.

ANH, sapaannya, menjelaskan bahwa budaya Indonesia sudah menempatkan azan tidak hanya sebagai panggilan salat, tetapi juga sebagai pengingat waktu dan doa atas bencana alam dan pengingat "eling" saat kekacauan manusia melanda seperti pada kerusuhan 1998.

Baca Juga: Prof Henuk Bela Menag Yaqut, Jubir Partai Umat: Anda Sudahi Saja Komentar-Komentar Anda

"Budaya ini seharusnya dijaga dan dilestarikan karena di negara yang bukan muslim mayoritas, azan adalah sesuatu yang dirindukan kaum muslim," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

ANH heran kenapa seolah-olah Menteri Agama telah memadankan panggilan azan dengan gonggongan anjing seperti para kaum islamphobia yang benci agama mayoritas penduduk NKRI. "Apakah Menag RI Gus Yaqut mengidap Islamophobia akut?" ujar ANH.

ANH menyayangkan Menteri Agama yang seharusnya melindungi semua agama malah menyakiti perasaan umat Islam. "Setau kami negara yang suka menyakiti perasaan umat Islam adalah Negara Israel. Apakah Menag RI ini sudah memiliki semangat negara Israel sehingga mengikuti jejak menyakiti perasaan umat Islam," ujarnya.

Dia pun menilai apa yang disampaikan Menag Yaqut terkait suara azan yang disebut dibandingan dengan gonggongan anjing telah menyakiti perasaan kaum muslimin. Lebih dari itu, ANH menjelaskan bahwa kegiatan penggunaan speaker di masjid-masjid dan musala sudah menjadi kearifan lokal sehingga jika dipermasalahkan, hal itu menimbulkan kesan seperti ada diskriminasi sikap dibandingkan dengan sikap kepada kearifan lokal lainnya, seperti wayang, sesajen dan lain-lain yang mendapat pembelaan.

"Sebagai pejabat tentunya harus berhati-hati dalam membuat narasi yang sensitif karena jika salah bicara, imbasnya akan sangat besar," ujar ANH. Dia pun mengusulkan agar Menteri Agama di-grounded alias di-reshuffle.

"Presiden Jokowi sejatinya membutuhkan para pembantu presiden yang mengerti bahwa bangsa Indonesia sedang susah akibat Covid, kelangkaan minyak goreng, kedelai, dan sedang membutuhkan dukungan rakyat untuk program-program pemerintah lainnya. Bukan sebaliknya, pejabat mencari musuh terus dari mayoritas penduduk," ujar ANH.

ANH menyebut, kebijakan Yaqut dalam membatasi azan tidak hanya tidak tepat waktu, tetapi juga berakibat fatal karena telah menyebabkan kerengangan antara negara dan rakyat, sesuatu yang seharusnya dihindari oleh pembantu Presiden.

"Jika sekelas menteri agama tidak bisa melihat permasalahan ini dengan wisdom-nya, sudah sewajarnya menteri yang satu ini di-grounded dari kementeriannya," tutup ANH.