Pengacara Yaqut Singgung Muhammadiyah di Sidang Korupsi Haji, Minta Jangan Sampai NU Terpecah
Kredit Foto: KPK
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S Abdulkadir, mengingatkan agar perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tidak memicu perpecahan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Peringatan itu disampaikan Dodi seusai persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Ia menyinggung keterangan saksi dari Muhammadiyah yang disebut memberikan apresiasi terhadap kebijakan Yaqut saat menjabat Menteri Agama.
Menurut Dodi, kebijakan yang diambil Yaqut dalam penyelenggaraan ibadah haji telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat bagi jemaah.
Ia juga mengklaim kebijakan tersebut menghasilkan penghematan keuangan hingga setidaknya Rp600 miliar.
"Sidang hari ini menegaskan lagi bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh Gus Yaqut sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji secara optimal," kata Dodi.
Dodi kemudian mengutip pernyataan Buya Abbas dari Pengurus Besar Muhammadiyah yang disebutnya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji di era Yaqut.
Ia menilai pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Yaqut mendapat manfaat dan penilaian positif dari kalangan Muhammadiyah, meskipun Yaqut merupakan kader NU.
Dodi berharap perkara yang sedang berjalan di pengadilan tidak berkembang menjadi persoalan yang merusak hubungan kedua organisasi Islam tersebut.
"Karena pada keterangan Buya Abbas menyatakan warga Muhammadiyah mengapresiasi Gus Yaqut yang merupakan warga NU yang telah menjalankan penyelenggaraan haji dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi umat," ujarnya.
Dalam persidangan sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan fee percepatan maupun pemberian tidak wajar kepada petugas penyelenggara haji selama pelaksanaan ibadah haji 2024.
Anwar menyampaikan hal tersebut ketika menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Baca Juga: Anwar Abbas: Gus Yaqut Tidak Miskin, Biasanya Orang Miskin Yang Terima Suap!
Anwar, yang pernah menjabat sebagai Naib Amirul Hajj atau wakil Amirul Hajj pada 2024, ditanya jaksa KPK mengenai informasi dugaan pemberian uang kepada petugas maupun penyelenggara haji.
Ia juga ditanya apakah pernah menerima laporan terkait dugaan pemberian tersebut kepada panitia penyelenggara. Anwar membantah mengetahui informasi itu.
"Enggak, enggak, enggak tahu saya itu. Enggak tahu ya, Pak? Enggak tahu saya," jawabnya.
Jaksa kemudian meminta Anwar menjelaskan pandangannya mengenai prinsip Maqashid Syariah dan larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dalam penyelenggaraan haji.
Anwar menegaskan, praktik yang bertentangan dengan prinsip kebenaran tidak semestinya terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji.
"Ya, semestinya tidak boleh ada praktik-praktik kebatilan dalam pelaksanaan ibadah haji," tegasnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut berawal dari kebijakan pembagian tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi pada periode 2023–2024.
Tambahan kuota tersebut semestinya lebih banyak dialokasikan untuk jemaah haji reguler, yakni sekitar 92 persen, sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan dengan DPR. Kebijakan itu bertujuan mengurangi panjangnya antrean jemaah haji reguler.
Namun, pembagian kuota melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) diduga mengubah komposisi alokasi dengan memberikan porsi lebih besar kepada jemaah haji khusus atau plus.
Perubahan tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan bersama sejumlah biro perjalanan haji dan umrah serta memunculkan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
KPK kemudian mengusut dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota tambahan tersebut. Yaqut bersama sejumlah pihak lain, termasuk unsur staf khusus dan asosiasi travel, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Mereka diduga terlibat dalam penerimaan imbalan atau komisi terkait pengalihan kuota haji. Perkara tersebut kini tengah diproses di Pengadilan Tipikor.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti
Tag Terkait: