Riuh Wacana Tunda Pemilu 2024, JK Kasih Peringatan Keras!

Ada juga poros lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya. Mereka menolak penundaan Pemilu tapi mendukung Jokowi 3 periode.

PPP yang belakangan muncul, tegas menolak penundaan Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi bilang, partainya konsisten mengawal amanat konstitusi dan juga mengawal semangat reformasi. Ia menduga, wacana penundaan Pemilu ini hanya buat cek ombak saja.

Baca Juga: Ada Udang di Balik Batu, Ada Jokowi di Balik Tunda Pemilu? Duh! Pengamat: Saya Rasa Tidak...

“Saya kira usul ini hanya wacana yang mungkin semacam tes-tes saja seperti apa sikap masyarakat dan sebagainya,” kata Arwani, dalam sebuah diskusi daring, Kamis (3/3).

Ketum NasDem, Surya Paloh meyakini, wacana penundaan Pemilu ini bakal segera tamat alias game over. Karena itu, ia tak mau buang-buang energi berkutat dalam wacana tersebut. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh, hanya lewat amandemen. “Sebelum sampai situ, game is over. Untuk apa kita buang energi pada hal-hal itu,” tegas Paloh.

Tapi, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai wacana penundaan Pemilu 2024 ini bisa saja akan berjalan mulus, tergantung siapa yang mendalanginya. “Siapa yang punya nafsu terbesar untuk menunda Pemilu? Kalau Muhaimin, saya gak yakin,” kata Margarito, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Agar ide Pemilu ditunda, kata Margarito, butuh sosok yang punya kemampuan mobilisasi politik yang besar. Tetapi, publik tetap perlu hati-hati, karena jangan-jangan ide Cak Imin ini juga bagian dari permainan sosok yang punya pengaruh besar tersebut.

“Siapa yang bernafsu ini perlu kita identifikasi. Yang bisa menggerakkan seluruh sumber daya politik ini adalah presiden. Tidak lagi yang lain. Tapi, apakah presiden memiliki nafsu itu?” tanya dia balik.

Baca Juga: Wacana Pemilu Ditunda Mengejutkan, Pengamat Sebut Ada Permainan Orang Dekat Jokowi, Simak!

ika presiden yang menggerakkan ide ini, ia memperkirakan, penundaan Pemilu bukanlah hal sulit. Apalagi sejarah sudah membuktikannya. Cukup dengan dekrit, rakyat gampang dikendalikan. Bahkan konflik pun bisa diredam. “Kalau presidennya yang mau, jadi ini barang,” pungkasnya.