Tolak Penundaan Pemilu, Demokrat ke Jokowi: Tunjukkan Bukti Komitmen pada Konstitusi & Demokrasi!

Partai Demokrat ikut buka suara terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sedang ramai disorot belakangan ini. Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicaranya, Herzaky Mahendra Putra, Partai Demokrat dengan tegas menolak penundaan Pemilu.

"Bernegara ini bukan hanya soal kuat-kuatan dan kebetulan sedang berkuasa. Melainkan bagaimana kita menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/3/2022).

Menurutnya, Indonesia memiliki konstitusi, yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya. Pembatasan yang diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya.

Baca Juga: Jokowi Sebut Ide Tunda Pemilu Bagian Demokrasi, Politisi Demokrat: Kalau Usul Khilafah atau Komunis?

"Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," katanya lagi.

Demokrasi, imbuhnya, pun telah menentukan. Ada keberkalaan dalam Pemilu. Prinsip dasar ini pun harus dipatuhi, jika memang ingin menjaga iklim demokrasi tetap kondusif dan semakin maju. Bukan malah terperosok dalam jurang kemunduran.

"Lebih baik kita fokus jaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Ketum Partai Demokrat AHY dalam berbagai kesempatan. Tanggal pemilu telah diketok. Sekarang seharusnya kita fokus pada bagaimana kita semua, sebagai elemen penting demokrasi, memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu nanti, benar-benar menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih. Bukan malah menggerogoti ataupun menggerusnya," tutur Herzaky.

Dia pun membeberkan alasan Demokrat teguh menolak penundaan Pemilu lantaran dinilainya mengkhianati konstitusi, amanah reformasi, dan merusak demokrasi.

"Mari kita semua hentikan basa-basi taat pada konstitusi, tapi di belakang melakukan lobi-lobi dan pendekatan untuk mengubah konstitusi agar sesuai dengan keinginan segelintir orang yang kebetulan berkuasa," sambungnya.

"Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi. Energi yang ada lebih baik digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi, membantu rakyat yang sedang susah, daripada sibuk berupaya melanggengkan kekuasaan segelintir orang yang melanggar hati nurani dan akal sehat."

"Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka," tukasnya.