Zulkifli Hasan Digugat Anak Buahnya Sendiri Soal Penundaan Pemilu, Kader PAN Ini Langsung Bela

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Lutfi Nasution menilai dukungan wacana penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak bertentangan dengan iklim demokrasi di Indonesia.

Dia menyebut setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, LaNyalla Apresiasi Sikap Jokowi: Sudah Jelas!

"Apalagi PAN lahir dari rahim gerakan Reformasi 1998, di bawah kepemimpinan Bang Zulhas (Zulkifli Hasan) sudah tentu akan mengawal demokrasi sebagai salah satu cita-cita Reformasi 1998."

"Demokrasi yang membawa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia," ujar Lutfi dalam keterangannya, Selasa (8/3).

Menurut Lutfi, dalam negara demokrasi pro dan kontra terhadap wacana dan kebijakan menjadi hal yang lumrah.

Pro dan kontra merupakan proses dialektika untuk mematangkan wacana menjadi kebijakan yang berpegang teguh pada konstitusi dan keberpihakan kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan negara.

"Jangan malah mengebiri makna demokrasi dalam arti sempit (untuk kepentingan kelompok tertentu saja), yang justru membunuh demokrasi itu sendiri, karena apa yang dilakukan sesungguhnya sebagai sikap anti-demokrasi," katanya.

Lutfi juga menilai langkah politikus PAN Adib Zain menggugat pernyataan Zulhas bukan menjadi sesuatu yang istimewa.

Dia menyebut hampir sebagian besar kader PAN mengetahui sejak Kongres IV PAN di Bali dan Kongres V PAN di Kendari, Adib Zain selalu berseberangan dengan Zulhas.

Baca Juga: Dugaan Luhut Dalang Wacana Penundaan Pemilu 2024, Begini Respons Pengamat

Meski demikian, Zulhas tetap memposisikan Adib Zain di posisi strategis sebagai Sekretaris MPW DPW PAN Jawa Barat Periode 2021-2026.

"Bang Zulhas juga banyak merangkul kader-kader PAN yang berbeda pilihan pascakongres V PAN Kendari pada posisi-posisi strategis dalam kepengurusan PAN di semua tingkatan."

"Ini membuktikan Bang Zulhas sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di dalam kepemimpinannya. Tidak seperti tudingan Adib Zain, Bang Zulhas telah menciderai demokrasi dan melanggar AD/ART PAN," ucapnya.

Menurut aktivis Gerakan Reformasi 1998 ini, Zulhas sangat paham dalam memilah pernyataan sebagai Ketua Umum PAN dan atau keputusan resmi partai.

Dalam setiap mengeluarkan pernyataan Zulhas selalu berkonsultasi dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan pengurus DPP PAN lainnya.

"Dalam setiap mengambil keputusan partai, Zulhas selalu menggunakan mekanisme partai yaitu rapimnas dan rakernas, karena rakernas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kedua setelah kongres," katanya.