Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Kapolri dan Kepala Bakom Bahas Program Prioritas Prabowo hingga Kasus Dugaan Penyadapan

Kapolri dan Kepala Bakom Bahas Program Prioritas Prabowo hingga Kasus Dugaan Penyadapan Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia Syahganda Nainggolan menemui Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas sinergi komunikasi pemerintah, penanganan informasi hoaks, hingga sejumlah agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Suyudi mengatakan, pertemuan yang berlangsung tertutup itu bertujuan menyelaraskan pengolahan komunikasi dan informasi mengenai program prioritas pemerintah. Koordinasi dilakukan antara Bakom RI dan Divisi Humas Polri, terutama terkait pelayanan kepolisian serta penegakan hukum.

"Yang mana, ini menjadi tugas dan tanggung jawab beliau (Kepala Bakom) dan disinergikan dengan Humas Polri yang juga menginformasikan kepada masyarakat, kaitannya dengan pelayanan Polri dan penegakan hukum,” kata Suyudi seusai pertemuan.

Suyudi menegaskan, Polri akan membantu menyampaikan informasi mengenai program pemerintah secara utuh kepada masyarakat. Upaya tersebut juga mencakup penanganan informasi hoaks atau berita bohong agar tidak menimbulkan kebingungan publik.

“Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar kembali lagi masyarakat tidak bingung apakah berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Syahganda juga menyinggung perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon seluler Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda mengaku mendapat informasi bahwa penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri telah menunjukkan kemajuan. Ia menyebut pengumuman mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan segera disampaikan.

“Saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan akan diumumkan segera nanti tentang apa namanya tersangka-tersangka itu,” kata Syahganda.

Selain itu, keduanya membahas instruksi Prabowo agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara. Syahganda menilai kebijakan tersebut menjadi pekerjaan besar bagi Kapolri, terutama dalam memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan.

“Tentu kita menghormati orang-orang yang mempunyai hak-hak hukum, tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan dibagi,” imbuhnya.

Agenda lain yang turut dibahas adalah potensi bencana alam serta persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Syahganda berharap koordinasi lintas instansi pemerintah dapat diperkuat untuk mengantisipasi berbagai persoalan tersebut.

“Kita berharap bahwa dalam waktu dekat kita bisa menghimpun kerja sama antara semua jajaran instansi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif,” pungkasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat