Wapres: Dua Hal Mengukur Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, dalam peningkatkan pelayanan publik masyarakat memiliki kacamata tersendiri dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi. Dalam hal ini terdapat dua hal.

Pertama, pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat dilakukan dengan  cepat, mudah, murah dan tidak berbelit. Sedangkan Kedua, bebas korupsi dan tidak ada pungutan lain di luar retribusi atau biaya resmi yang telah ditentukan.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Wapres Pantau MPP di NTT

Untuk itu, memaksimalkan kinerja dan kepuasan pelayanan public merupakan hal yang utama. Sedangkan untuk tempat atau gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) tidaklah harus besar dan megah.

"Optimalisasikan gedung yang ada dan sesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah,” kata Wapres dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).

Wapres mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang saat ini telah memasuki tahun ketiga road map periode 2020-2024 atau road map terakhir dari grand design RBN telah banyak mengalami kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian indeks reformasi birokrasi yang digunakan secara internasional untuk mengukur kinerja pemerintah.

Namun, sangat disayangkan menurut Wapres dampak dari kemajuan reformasi birokrasi yang saat ini terjadi  belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

"Jangan sampai hasil reformasi birokrasi lebih banyak dinikmati oleh internal birokrasi. Dampak dari reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui kualitas seluruh pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat," tegasnya.