Aktivis Lintas Generasi Sepakat Perlu Ditampilkan Pemimpin Pro Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Aktivis lintas generasi yang bertemu dan berdiskusi di sebuah kafe di Jakarta, Jumat (22/4/2022), sepakat untuk berkolaborasi melawan dan sekaligus memerangi cengkeraman oligarki yang berkembang kukuh di tanah air sekaligus melingkari rezim kekuasaan Jokowi.

"Sebagian besar ingin proses pergantian rezim berikut kekuasaan oligarki yang menyertainya bisa dipercepat sebelum Pemilu 2024," ujar Syahganda Nainggolan, 

Baca Juga: Masinton PDIP Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 karena Oligarki Sedang Nyaman

Tokoh gerakan mahasiswa ITB era 80an yang pernah di penjara oleh rezim Soeharto dan Jokowi tersebut.

Syahganda yang hadir sebagai pembicara dalam pertemuan itu mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Syahganda, ia menyetujui perlunya kepemimpinan nasional kuat, yang tidak sekedar mengandalkan pencitraan, melainkan perlu pemimpin atau model kepemimpinan yang lahir serta berasal dari kekuatan rakyat.

Namun demikian, diakui Syahganda jika pemimpin dimaksud memang sejauh ini belum menampakkan diri.

Syahganda meyakini, jika situasi nasional saat ini dan ke depan terus bergejolak maka akan muncul pemimpin pro rakyat yang dibutuhkan tersebut.

"Alternatifnya bisa dari kalangan militer, sementara tokoh sipil Habib Rizieq Shihab tidak bisa diabaikan," jelas Syahganda.

Syahganda juga menyebutkan, hanya dua partai politik yang memiliki latarbelakang serta basis ideologi kerakyatan, yaitu PDIP dan PKS.

Karena itu, Syahganda mendesak PDIP untuk segera menetapkan Puan Maharani sebagai calon pemimpin bangsa guna menjadi pengganti rezim oligarki saat ini.

"Sosok Puan juga tidak perlu ragu berpasangan dengan tokoh people power, agar ke depan bangsa ini benar-benar memiliki kepemimpinan yang kuat berdasarkan basis gerakan dan pilihan orientasi kerakyatan," tegas Syahganda, seraya menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai polarisasi politik menuju tahun 2024 yang dinilainya sudah sangat mendalam.

Dalam sebuah wawancara di media, Menko Polhukam Mahfud MD memberi contoh kasus Ade Armando yang dianiaya secara brutal terkait perbedaan ideologi yang terpolarisasi.

Selain itu, dalam wawancara itu pula, Mahfud MD menyinggung bahwa korupsi kini sudah merajalela dan bahkan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk bekerjasama dengan pengusaha. 

Karena itu, mnurut Mahfud MD, mau tak mau situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat.

"Jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta," ungkap Mahfud MD.

Ditambahkan Syahganda, urgensi adanya pemimpin yang kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain, sebagaimana disampaikan Mahfud MD, patut diberi uraian ebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam terhadap krisis yang ada.

Selain itu, Syahganda mempertanyakan apakah Menkopolhukam sudah memproyeksikan bahwa pemerintahan rezim Jokowi ke depan ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini?

Untuk itu, Syahganda menuntut kembali Mahfud MD untuk menguraikan lebih detail mengenai langkah kudeta yang dimaksud itu.