Bongkar Skandal Biodiesel, Masinton PDIP Sebut Empat Perusahaan Besar, Ternyata Eh Ternyata...

“PTPN kita juga harus didesain masuk ke sektor hilir, jangan cuma ngekspor CPO saja PTPN kita. Ini sekarang terjadi negara dipermainkan segelintir perusahaan besar tadi,” sesalnya.

Untuk konteks kasus biodiesel yang tengah digarap KPK, Masinton Pasaribu juga menyoroti Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang adalah lembaga badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Tapi di BPDPKS itu ada struktur pemerintahan yang di mana di situ ada beberapa ada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, ada kalau gak salah 5-7 Kementerian gitu,” ungkap Masinton.

Berdasarkan data dan rapat-rapat dalam BPDPKS itu, bebernya, ternyata melibatkan empat perusahaan besar.

Empat perusahaan besar ini kemudian yang menentukan harga baik itu yang menentukan subsidi harga biodiesel tersebut.

“Bahkan ada satu group usaha dia ekspornya berapa, subsidinya jauh lebih besar yang dia terima. Nah, kalau saya melihat kami rapat bersama BPDPKS bulan lalu itu peningkatan insentif biodiesel itu luar biasa,” bebernya.

Sekarang, lanjut dia, rencananya alokasi anggaran BPDPKS itu diproyeksikan pada tahun 2022 ini berkisar Rp52 triliun yang jelas bukan uang sedikit.

“Saat ini, peningkatannya selama 5 tahun yang tadinya Rp5 triliun sekarang sudah mencapai Rp70 triliun,” ungkapnya.

“Alokasi anggaran untuk biodiesel itu berkisar Rp52 triliun dan itu kemudian dari hasil hitung-hitungannya yang informasi juga kita dengar sedang digarap ATK ada selisih Rp4,2 triliun,” jelasnya.

“Jadi, kita berharap betul ini penegakan hukum yang sekarang berjalan, baik itu Kejagung dalam konteks kelangkaan Migor, kemudian yang di Kuningan (KPK) berkaitan dengan subsidi biodiesel,” tandasnya.