Penting! Sosok Pj Kepala Daerah Harus Mampu Terjemahkan Pesan Presiden Jokowi

Instruksi Presiden Joko Widodo agar pejabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri menjadi pejabat (Pj) gubernur, bupati dan walikota berkapasitas mumpuni diamini Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.

Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) itu mengatakan, instruksi Presiden tersebut harus diterjemahkan dengan baik Kemendagri. 

Dia menjelaskan, penerjemahan instruksi itu bisa dalam bentuk pemilihan tokoh calon pejabat kepala daerah yang memiliki pemahaman yang cukup tentang karakteristik daerah yang akan ditugaskan. 

"Nah saya kira bahwa gelaran Pemilu harus sukses, tapi recovery ekonomi, atau apapun terkait Covid-19 itu harus berjalan. Di situlah saya kira sosok yang ditunjuk pemerintah tentunya punya kapasitas dan kapabilitas soal itu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/5/2022). 

Baca Juga: Bertemu, Duet "Pembantu" Jokowi dan AHY Dinilai Sulit untuk Menang: Tak Memberi Prospek...

Isu suksesnya penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 serta pemulihan ekonomi pasca pandemi itu, kata dia, merupakan target utama Presiden Jokowi. Terutama pejabat gubernur.

Pejabat gubernur harus mampu melaksanakan tugas presiden itu dengan baik. Sebab, pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. 

"Dua hal itulah yang jadi target utama bagaimana 2024 itu setidaknya target pemerintah pusat itu bisa dikerjakan. Apalagi pemerintah provinsi ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," katanya. 

Dia menambahkan, membaca instruksi presiden itu, tentu sosok yang terpilih menjadi Pj Gubernur atau Bupati dan Walikota nantinya adalah sosok yang manajerial.

Adib, sapaan akrabnya, mengatakan, dengan kemampuan manajerial dan pemahaman yang baik tentang daerah penugasan, tugas dari presiden itu akan berjalan mulus di daerah. 

"Nah, tinggal kita menghitung siapa yang punya kecakapan untuk itu. Tentunya dari sosok yang punya manajerial yang bagus, punya manajemen yang bagus dan tentunya juga bagaimana dia punya kapasitas juga untuk men-direct sebuah organisasi yang bisa bergerak, tegas dan terukur. Di situlah saya kira yang akan ditunjuk oleh pemerintah pusat," katanya.