Ahok Disebut Gagal Pimpin Jakarta, Omongan Refly Harun Mendalam, Nama Anies Baswedan Disebut, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali mendapat kritik. Kali ini datang dari politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga. Kritik berkaitan dengan kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

Menurut Andi, kepemimpinan Ahok adalah sejarah buruk negeri ini.

“Kepemimpinan Ahok di Jakarta itu bagi saya adalah sejarah buruk negeri ini yang perlu terus dicatat, didokumentasikan untuk disampaikan terus menerus ke anak cucu," ungkap Andi Sinulingga dikutip melalui akun twitter pribadinya, beberapa waktu lalu.

Kepemimpinan Ahok di Jakarta itu bagi saya adalah sejarah buruk negeri ini yg perlu terus di catat, di dokumentasikan untuk disampaikan terus menerus ke anak cucu. https://t.co/3Vhw0r2wCf

— Andi Sinulingga (@AndiSinulingga) May 6, 2022

Mengenai kritikan yang mengarah pada Ahok berkaitan dengan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun angkat suara.

Menurut Refly, ketika membicarakan Ahok akan selalu muncul pro dan kontra.

“Setiap membicarakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentu selalu memunculkan pro dan kontra,” ujar Refly lewat kanal YouTube miliknya, dikutip Selasa (10/5/22).

Baca Juga: Partai Pimpinan Haji Giring Dihantam Isu Tak Sedap, Rocky Gerung: Bagus Juga Ada Perpecahan di PSI…

Refly juga menyebut bahwa untuk menilai kepemimpinan di Jakarta tidak cukup hanya melihat bagaimana tone warga Jakarta.

Hal ini karena menurut Refly, masyarakat Jakarta lebih dipengaruhi kepemipinan nasional dibanding lokal.

“Masyarakat Jakarta lebih dipengaruhi kepemimpinan nasional dibanding kepemimpinan lokal. Misalnya soal kondisi ekonomi, politik, hukum, dsb,” ungkap Refly.

Atas dasar itu, Refly juga berani menyebut bahwa jika DKI Jakarta maju ekonominya itu prestasi Anies Baswedan.

“Sehingga antara prestasi nasional dan prestasi lokal itu berkelindan. Kita tidak bisa misalnya kalau Jakarta maju ekonominya itu prestasi Anies instead of pemerintah pusat,” ujar Refly.