DPR RI Kritisi Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut, Perlu Segera Diatasi
Kredit Foto: DPR RI
Sebab kata Legislator dapil Jawa Timur V itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali.
"Saya berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat," imbuh dia.
Baca Juga: Aksi Mafia Tambang Buat Investor Merugi Hingga Miliaran Rupiah
Sementara itu, Bupati Kabupaten Lingga M. Nizar berharap pemerintah pusat dalam memperhatikan pemberian izin kepada sektor swasta tersebut.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Ayi Pariyana menyampaikan terima kasihnya atas forum dari kunker reses Komisi VII yang turut menyertakan pihak pengusaha.
Baca Juga: ICW Temukan Pencemaran Udara di PLTU Sumsel I, KPK Didesak Usut Kasus Mafia Tambang
"Untuk itu agar persoalan tata kelola pertambangan pasir laut di Indonesia dapat segera diselesaikan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ratih Widihastuti Ayu
Editor: Ayu Almas
