Luhut Ditunjuk Presiden Urus Minyak Goreng, Anggota Komisi VI: Kasihan Sudah Banyak Tanggung Jawab

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritisi penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi sengkarut minyak goreng.

Menurutnya, penunjukan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat Lhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng yang sedang diusut oleh Kejagung.

Baca Juga: Luhut Dapat Tugas Lagi Kini Ikut Tangani Minyak Goreng, Netizen: Gak Sekalian Ditunjuk Jadi Presiden

"Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, hal itu justru akan menjadi kontraproduktif karena Luhut dipersepsikan sebagai bagian dari masalah. Selain itu, Deddy melanjutkan, Luhut sudah banyak mengambil alih pekerjaan sejumlah kementerian.

"Pak Luhut itu 'kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves. Kenapa sekarang diserahkan tugas ambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus?" tanya anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Baca Juga: Politikus PDIP Nilai Luhut Tidak Tepat untuk Urus Migor, Jodi Mahardi: Lihat Saja Nanti Hasilnya

Selain menambah beban kerja Luhut yang sudah menumpuk, menurut Deddy, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.

Deddy juga menganggap, nama Luhut terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani. Ia pun khawatir isu kedekatan Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

"Jika itu terjadi, kasihan Pak Luhut yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi," katanya.