DJP Ungkap 3 Skema Pajak Minimum Global 15%, Sasar Perusahaan Raksasa

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan tiga kerangka kebijakan dalam penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif minimum 15%. 

Direktur Jendral Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan ini ditujukan untuk memastikan perusahaan multinasional memberikan kontribusi pajak yang lebih adil atas aktivitas ekonominya. 

Penerapan pajak minimum global nantinya menggunakan tiga instrumen, yakni Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Profits Rule (UTPR), dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

"Kerangka kebijakan terdiri dari Income Inclusion Rules, Undertaxed Payment Rules, dan juga Qualified Domestic Minimum Top-up Tax. Ini nanti kalau ingin ditanya lebih detail dari IIR, UTPR, dan juga QDMTT," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP, Kamis (12/11/2026). 

Bimo menjelaskan, kebijakan pajak minimum global menjadi salah satu instrumen strategis untuk menciptakan kesetaraan iklim usaha. Dengan aturan tersebut, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara untuk meminimalkan kontribusi pajaknya. 

"Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu tools yang sangat strategis untuk memastikan terjadinya kesetaraan iklim perusahaan. Di mana korporasi global itu tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak," jelasnya. 

Dia menyebut, kebijakan tersebut menyasar kelompok perusahaan dengan pendapatan konsolidasi di atas 750 juta euro. Berdasarkan data Country by Country Report 2023, terdapat 37 entitas induk perusahaan dalam negeri dengan 1.721 anak usaha. 

Sementara itu, untuk kelompok perusahaan luar negeri yang memiliki entitas di Indonesia, tercatat sebanyak 1.717 entitas induk dengan 4.688 anak usaha. 

Bimo menambahkan, sekitar 78 entitas induk maupun anak perusahaan yang berkaitan dengan Indonesia telah mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak dalam skema pajak minimum global. Selain memenuhi kewajiban pelaporan SPT, mereka juga diwajibkan mengisi Global Information Return. 

Baca Juga: Berawal dari Pengalaman Rumah Kemalingan, Alvin Tedjo Kini Jadi Wali Kota Kanada

Baca Juga: Berat! DJP Masih Harus Kejar Rp500 Triliun untuk Capai Target Pajak 2026

Menurut Bimo, penerapan pajak minimum global bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis perpajakan lintas yurisdiksi, tetapi juga menyangkut keadilan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional. 

"Seluruh perusahaan multinasional dan perusahaan global yang selama ini mendapatkan manfaat ekonomi yang sangat signifikan dari pasar domestik kita tentu sudah sepatutnya memberikan kontribusinya yang adil bagi pembangunan nasional," pungkasnya.