Survei Terbaru Bank Sentral Eropa: 10% Tiap Negara yang Disurvei Punya Kripto

Pada hari Selasa kemarin (24/05), Bank Sentral Eropa, atau ECB, menerbitkan hasil survei baru yang dilakukan di enam wilayah zona euro: Belanda, Spanyol, Italia, Belgia, Prancis, dan Jerman.

Bersama-sama, sekitar 10% responden dari negara-negara yang disurvei mengatakan mereka memiliki cryptocurrency. Dari kelompok ini, hanya 6% responden yang mengatakan mereka memiliki aset digital senilai lebih dari 30.000 euro. Sementara itu, 37% responden mengatakan mereka memiliki hingga 999 euro dalam kripto.

Baca Juga: Rusia Perbarui RUU Terbaru Penambangan Kripto, Potong Amnesti Pajak

Di semua negara yang disurvei, investor di kuintil pendapatan kelima (atau 20% terkaya dari populasi) secara konsisten memiliki proporsi kepemilikan cryptocurrency tertinggi relatif terhadap kelompok pendapatan lainnya.

Survei Ekspektasi Konsumen meminta orang dewasa berusia 18 hingga 70 tahun apakah mereka atau siapa pun di rumah tangga mereka memiliki aset keuangan dalam berbagai kategori, seperti aset kripto.

Survei ini termasuk dalam laporan baru yang diterbitkan oleh ECB pada hari yang sama mengenai meningkatnya adopsi aset kripto meskipun ada faktor risiko mereka. Seperti dikutip oleh ECB, 56% responden dalam survei Fidelity baru-baru ini mengatakan mereka memiliki beberapa eksposur terhadap aset kripto, naik dari 45% pada tahun 2020.

Peningkatan ketersediaan derivatif dan sekuritas berbasis kripto di bursa yang diatur, seperti futures, catatan yang diperdagangkan di bursa, dana yang diperdagangkan di bursa, dan kepercayaan yang diperdagangkan otc, telah berkontribusi pada momentum.

Selain itu, peningkatan peraturan telah diambil sebagai tanda bahwa otoritas publik mendukung kripto. Sebagai contoh, ECB mengutip Jerman yang memungkinkan dana institusional untuk berinvestasi hingga 20% dari kepemilikan mereka dalam kripto.

Namun, ECB menyoroti di akhir laporan bahwa jika tren saat ini dalam adopsi aset digital terus berlanjut, mereka pada akhirnya akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas keuangan.