Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Inklusif Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menanggapi pandangan seluruh fraksi DPR RI mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Hal ini Menkeu katakan saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, dalam Sidang Paripurna DPR RI, pada Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Proyeksi Inflasi Tahun 2023, Ada di Rentang 2% Hingga 4%

"Dari sisi domestik, kami memandang bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional terus menguat. Berkaca pada efek periode terjadinya commodity boom pada tahun 2011 dan tahun 2012, investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terutama dengan memanfaatkan harga komoditas yang tinggi serta akselerasi transformasi ekonomi," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, dari investasi publik, ia mengatakan bahwa keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional serta pengembangan IKN Nusantara akan mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menciptakan stimulasi aktivitas investor sektor swasta di masa depan. Membaiknya fungsi intermediasi di sektor keuangan yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan kredit perbankan juga akan mendorong aktivitas investasi.

"Di sisi lain, dorongan dan konsumsi masyarakat juga akan semakin menguat seiring dengan perbaikan tingkat kesejahteraan. Pola konsumsi masyarakat juga akan mulai normal. Jenis konsumsi yang sempat tertekan pada masa pandemi, seperti konsumsi pakaian, sepatu, maupun terkait leisure, seperti pariwisata dan kunjungan ke pusat-pusat rekreasi, mulai pulih dan diperkirakan terus meningkat pada tahun ini dan tahun depan," lanjutnya.

Baca Juga: Demi Sehatkan APBN, Sri Mulyani: Sepakat Lakukan Konsolidasi Fiskal

Akselerasi transformasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan inklusif pada kinerja pertumbuhan Indonesia. Ia mengatakan, hal ini ditempuh dengan terus mendorong implementasi agenda reformasi struktural, yaitu peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi.

"Upaya penguatan hilirisasi dan revitalisasi industri akan mendorong peningkatan kinerja sektor manufaktur, sementara pengembangan ekonomi digital akan memacu kinerja sektor jasa modern, khususnya sektor perdagangan serta informasi komunikasi," katanya.

Mempertimbangkan potensi ekonomi domestik yang masih tinggi dan langkah-langkah antisipatif Pemerintah serta potensi risiko ketidakpastian global yang relatif tinggi, Menkeu menegaskan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada rentang 5,3 hingga 5,9 persen dinilai masih cukup realistis.