Pemerintah Cari Solusi agar Minyak Goreng bisa Murah

Bagi pelaku usaha yang ikut dalam program penyaluran minyak goreng curah rakyat dan tervalidasi, akan mendapatkan lima (5) kali pengajuan ekspor dan melakukan ekspor.

Kemendag memastikan kebijakan yang tertuang dalam Permendag sebagai upaya meregulasi pasar sehingga berjalan dengan baik. Kasan menyampaikan dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat mulai dari produsen CPO hingga eksportir.

"Butuh komitmen dari semua pihak yang dilibatkan mulai dari produsen CPO, produsen minyak goreng sendiri, lalu pelaku jasa usaha distribusi sampai pada pengecer dan seterusnya," ungkapnya.

Untuk memastikan hal ini, Kasan menegaskan, pihaknya melakukan validasi secara elektronik. Di sisi distribusi hingga pada tingkat pengecer, mereka juga melakukan monitoring dan validasi berdasarkan catatan real realisasi di tingkat pengecer yang ditujukan kepada konsumen. 

"Termasuk bukti validasi penjualan minyak goreng curah sesuai DMO/DPO ke konsumen. Itu kita akan mendapatkan validasi dari setiap pembeli berdasarkan KTP atau NIK yang ada di masing-masing pembeli," ujar Kasan.

Hal ini, lanjutnya, karena minyak goreng curah ditargetkan untuk masyarakat ekonomi kelas bawah.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Kementerian Koperasi & UKM, Bagus Rachman S.E., M.Ec mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara lain kerjasama lintas kementerian yang terkait langsung dengan industri sawit.

"Di KemenKopUKM, tidak hanya bicara soal pelaku usaha dalam hal ini para petani sawit ya, tapi bagaimana nanti Kementerian Pertanian juga tentunya perlu berkolaborasi dengan kami," kata Bagus.