Politisi PKS Ramai-ramai Kritik Reshuffle Kabinet Jokowi, Nyinyirnya Kompak Banget: Ini Sekadar Pesta Tutup Tahun agar Semua Happy

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ramai-ramai mengkritik reshuffle kabinet Indonesia Maju yang barusaja dilangsungkan. Di mana dalam reshuffle kali ini Jokowi merombak dua menteri dan memasukkan tiga wakil menteri.

Ketua DPP PKS, Buchori Yusuf menilai bahwa utak atik kabinet ini lebih bermuatan politis ketimbang murni atas kinerja.

"Namanya juga lembaga presiden ya Presiden itu terpilihnya karena proses politik, sehingga semua yang dilakukan tidak mungkin lepas daripada politik saya kira itu yang paling sederhana. Jadi ketika mereshuffle apakah karena semata-mata untuk kinerja atau kemudian kepentingan politik? Ya bisa saja kedua-duanya dan sangat kentallah (politis) di situ," katanya kepada Populis.id pada Kamis (16/06/2022).

Baca Juga: Bukan untuk Kepentingan Rakyat, Demokrat Bongkar Kedok Jokowi di Balik Reshuffle

Namun demikian ia tetap berharap agar menteri yang baru dilantik menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan tupoksinya. Ia menekankan bahwa publik menunggu hasil kerja nyata dari menteri-menteri dan para wakil menteri.

"Yang penting kami minta agar para menteri yang telah mendapat tugas dari Presiden itu menjalankan tugasnya secara profesional. Jangan sampai fokusnya justru nanti bisa jadi gagal fokus. Jadi fokusnya untuk kerja tapi ternyata prakteknya adalah untuk kepentingan politik semata karena yang akan dirugikan rakyat," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Mulyanto menilai bahwa kabinet Indonesia Maju bukanlah kabinet yang proffesional. Ia terang-terangan menyebut perombakan jajaran menteri dan wakil menteri itu hanya pesta tutup tahun.

"Inikan soal kabinet koalisi partai bukan kabinet profesional. Jadi di tengah masalah migor yang berlarut-larut, reshuffel ini sekedar pesta tutup tahun, seremonial agar semua pihak happy namun tidak menyelesaikan substansi masalah. Itu hanya soal politik kekuasaan, bukan politik pembangunan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pesimis bakal terjadi perubahan jika melihat dari umur pemerintahan hanya 20 bulan. Terutama dalam mengatasi permasalahan minyak goreng, tingginya harga kebutuhan pokok, serta sengketa tanah hingga ekonomi.

"Paling sederhana bisa dilihat dua pekan ke depan, apakah ada perubahan dari pola ini. Jika dalam waktu dua minggu ini ada perubahan dari harga minyak goreng dan komoditas yang diperlukan masyarakat, maka reshuffle yang dilakukan efektif," tuturnya.