Kredit Foto: Kemendagri
"Rakor-rakor [monev] ini bisa dijadikan sebagai forum evaluasi, juga melakukan percepatan-percepatan termasuk mencari berbagai solusi [atas masalah] yang selama ini dihadapi secara bersama-sama," ujar Fatoni.
Secara teknis, lanjut Fatoni, monev di tingkat provinsi misalnya dapat dilakukan dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota. Kemudian, dapat pula melibatkan instansi terkait lainnya, baik dari pemerintah pusat maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga: Tiga Bulan Terakhir, Kemendagri Catat 610 Ribu Penyandang Disabilitas Baru
Pemerintah provinsi, kata dia, berperan penting dalam mendorong realisasi APBD kabupaten dan kota mengingat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Fatoni juga mengapresiasi Pemda yang selama ini telah rutin menggelar Rakor Monev, salah satunya Provinsi Sumatera Utara. Diketahui, daerah tersebut rutin menggelar rakor sebulan sekali dengan melibatkan Forkompinda setempat.
Baca Juga: Gubernur Papua Temui Mendagri Dukung Pemekaran
"Sehingga, manakala ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, bisa sekaligus [dibahas] di situ [rakor]," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas
