Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai politik polarisasi atau identitas memang sudah seharusnya diakhiri.
"Sebab, politik semacam itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI," kata Jamil kepada WARTA EKONOMI.
Ia menambahkan politik polarisasi sebenarnya sangat mudah diakhiri. Karena politik tersebut bermula dari elit politik, maka kapan saja mereka dapat mengakhirinya.
"Jadi, masalahnya ada di tingkat elit politik, bukan massa di akar rumput. Massa di akar rumput hanya mengikuti kehendak elit politik," tegasnya.
Karena itu, kata Jamil, sebaiknya para elit politik perlu berikrar untuk tidak terlibat dalam politik polarisasi atau identitas. Ikrar tersebut sebaiknya dinyatakan para elit partai politik.
"Bagi yang melanggar ikrar tersebut sebaiknya diberi sanksi. Sanksinya, partai politik tersebut didiskualifikasi dalam Pemilu 2024," jelasnya.
"Dengan adanya sanksi itu, diharapkan semua elit partai politik komit atas ikrarnya. Kalau ini dipatuhi, maka politik polarisasi atau identitas diharapkan dapat diminimalkan pada Pemilu 2024," tutupnya.
Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: