Pekerja memperbaiki jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6//2022). PT PLN (Persero) mencatat pasokan daya pada sistem kelistrikan di Sulawesi hingga 31 Mei 2022 mengalami surplus sebesar 616,04 Mega Watt (MW) atau 19,2 persen dari total daya pembangkit listrik di daerah itu sebesar 3.208,75 MW sementara jumlah konsumsi listrik mencapai 2592,71 MW atau 80,8 persen. | Kredit Foto: Antara/Arnas Padda
PT PLN (Persero) resmi mendapatkan persetujuan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp10 triliun pada 2023 dari Komisi VI DPR RI.
Kucuran dana PMN ini salah satunya akan digunakan PLN untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasodjo bersyukur pengajuan PMN untuk mendanai proyek infrastruktur kelistrikan disetujui Komisi VI DPR RI.
Baca Juga: PLN Berhasil Pulihkan 100 Persen Gangguan Listrik Sumatera-Babel
Pendanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi. Pasalnya, ada 4.700 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN, 293 desa belum menikmati listrik sama sekali dan sisanya menikmati secara mandiri.
“Dengan Good Corporate Governance, dana PMN akan digunakan untuk pembangunan listrik di wilayah 3T serta pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (5/7/2022).
Adapun, pengajuan PMN ini akan didistribusikan untuk sejumlah proyek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali melalui pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp2 triliun.
Selain itu, sebanyak Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.
PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA, dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.
Darmawan menjelaskan saat ini, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
Dengan tingginya investasi tersebut, pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.
"Untuk itu, adanya PMN menjadi bentuk kehadiran negara, di mana PLN akan mewujudkannya dengan membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antarnegara," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
