Kencang Wacana Koalisi NasDem-PKS-Demokrat, Anak Buah Surya Paloh Tegaskan Belum Ada Kesepakatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai NasDem benar-benar mendapat perhatian saat mereka mengumumkan 3 nama sebagai bakal capres yang akan mereka dukung di 2024.

Menjelang tahun politik di 2024, manuver sejumlah partai politik (parpol) mulai terlihat dari pembetukan atau wacana koalisi.

Salah satu yag cukup kencang diberitakan adalah wacana koalisi NasDem, PKS, Demokrat.

Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Belum (sepakat berkoalisi dengan PKS-Demokrat), Nasdem masih dalam taraf membangun kesepahaman. Kesepahaman itu satu langkah sebelum kesepakatan, jadi kita masih menyamakan beberapa hal," ujar Willy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Partai Nasdem, sebut Willy, tak terburu-buru dalam menyepakati dan mengumumkan koalisi untuk Pemilu 2024. Pasalnya, keputusan terkait kerja sama politik membutuhkan banyak pembicaraan hingga mencapai sebuah kesepakatan.

"Karena kita juga harus membaca konstelasi yang lain, nah tentu ikhtiar terus dilakukan dan dimatangkan. Jadi semua probability tentu terbuka, termasuk perkembangan terakhir itu tentu menjadi sebuah catatan," ujar Willy.

Baca Juga: Ya Ampun! Mas Anies Baswedan Terikat Janji Tak Bisa “Duel” Lawan Prabowo di Pilpres? Pembahasan Refly Harun Tajam: Kalau dalam Politik…

Kendati demikian, Partai Nasdem tak ingin menyepakati dan mengumumkan koalisi pada detik-detik akhir. Ia memastikan, koalisi dan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) akan dilakukan sebelum September 2023.

"Pak Surya memberikan poin kepada kami semua, tentu koalisi ya tidak last minute. Kami berusaha alon-alon asal kelakon betul, kapan harus mendeklarasikan koalisi ini, jadi intensitas komunikasi lah yang menjadi kunci dalam proses kapan koalisi akan dideklarasikan," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.