Terima Aspirasi dari Jarak, Komisi VII DPR Berjanji Kawal Pertambangan Ilegal

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menerima audiensi dengan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK). Dalam pernyataan ketua komisi bidang energi DPR itu menilai bahwa aparat tak efektif menindak para mafia batubara di Kalimantan Timur.

"Kita sepakat Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tentang mafia batubara di Kaltim tidak efektif. Makanya saya simpulkan Komisi VII siap berkolaborasi untuk investigasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ratu Koridor atau TP," kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sugeng berjanji komisinya akan terus berkoordinasi dengan Jarak dalam mengungkap kasus mafia batu bara ini. Politikus Partai Nasdem itu juga mengapresiasi langkah Jarak yang mengawal kasus pertambangan ilegal ini.

"Saya sebagai ketua Komisi VII siap bersama kawan kawan Jarak untuk turun ke lapangan dalam mengawal kasus dugaan mafia tambang batubara ilegal. Selama untuk kepentingan rakyat, mari kita bersama-sama dan catat di manapun kalian ingin diskusi membahas ini, biar saya yang datang ke tempat kalian," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak), Dony Manurung mengapresiasi Ketua Komisi VII DPR RI yang telah menerima aspirasi dari rakyat yang dirugikan oleh penambangan ilegal ini. Kata Dony, nama Ratu Koridor atau TP muncul disebutkan oleh Komisi VII yang diduga terlibat dalam mafia batubara di Kalimantan.

"Hingga hari ini tidak diperiksa, tidak dipanggil, tidak diusut. Kami menduga ada oknum jenderal-jenderal atau DPR yang membeking," kata Koordinator Jarrak, Donny Manurung saat audiensi bersama Komisi VIII DPR RI Senin, (4/7).