PUKAT UGM Kritik RUU Perampasan Aset: RUU Kejar Tayang, Lipstik, Meninabobokan publik, Isinya Pepesan Kosong!
Kredit Foto: Istimewa
Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menuai kritik dari kalangan akademisi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menilai RUU itu bermasalah, baik dari sisi proses pembentukan maupun substansinya.
Zaenur menyoroti pembahasan RUU yang dinilai tertutup dan minim keterlibatan publik secara bermakna. Selain itu, ia menilai RUU Perampasan Aset tidak mengakomodasi mekanisme perampasan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau unexplained wealth.
Menurut Zaenur, meskipun DPR menggelar sejumlah rapat dengar pendapat dengan akademisi, ahli, kelompok masyarakat sipil, dan mahasiswa, draf RUU yang dibahas tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik.
“Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” katanya, Jumat (20/11/2026).
Zaenur Sebut Pembentukan RUU Perampasan Aset Cacat Formil
Zaenur menilai proses pembentukan RUU Perampasan Aset tidak memenuhi prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Ia menjelaskan, pihak-pihak yang diundang dalam forum pembahasan memang dapat menyampaikan pendapat, tetapi tidak memiliki akses terhadap draf RUU.
Akibatnya, masukan yang diberikan hanya bersifat umum dan tidak dapat secara langsung menguji maupun mengkritisi rumusan pasal yang disusun DPR.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjamin hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan.
“Jadi saya lihat sih dari sisi formilnya jelas ini cacat, ya, dan ini kejar tayang, ini campaign, kampanye seakan-akan rezim ini sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
RUU Perampasan Aset Tak Atur Unexplained Wealth
Selain proses pembentukannya, Zaenur menilai persoalan paling mendasar dalam RUU Perampasan Aset terletak pada tidak diakomodasinya mekanisme perampasan harta kekayaan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Padahal, menurutnya, mekanisme tersebut merupakan salah satu tuntutan publik yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk merampas aset penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
Zaenur menduga tidak dimasukkannya ketentuan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran para elite politik terhadap potensi penindakan atas kepemilikan harta yang tidak wajar.
Ia menilai absennya mekanisme unexplained wealth membuat RUU Perampasan Aset kehilangan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.
“Ibarat macan ompong. Benar-benar tidak memiliki regulasi yang sangat penting,” katanya.
Perampasan Aset Dinilai Masih Bergantung pada Perkara Pidana
Zaenur juga menyoroti mekanisme perampasan aset dalam RUU yang dinilai masih sangat bergantung pada proses perkara pidana.
Menurutnya, penelusuran dan perampasan aset baru dapat dilakukan setelah perkara pidananya ditemukan. Mekanisme tanpa putusan pidana pun hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Ia menilai ketentuan tersebut membatasi ruang penerapan perampasan aset karena hanya dapat dilakukan dalam situasi yang spesifik.
Persoalan lain yang disoroti Zaenur adalah tidak dicantumkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam RUU Perampasan Aset. Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme perampasan aset jika perkara korupsi sejak awal ditangani dan disidik oleh KPK.
Menurutnya, ketentuan yang hanya melibatkan jaksa pengacara negara dalam mekanisme perampasan aset berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan dan koordinasi antarpenegak hukum.
“Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang ya RUU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” katanya.
Zaenur menilai RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, dengan mekanisme perampasan yang efektif sekaligus dilengkapi pengawasan peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, ia menyayangkan substansi RUU yang dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar dalam pemberantasan korupsi.
“RUU kejar tayang, RUU lipstik, RUU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong,” pungkasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat