Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto Kebut Digitalisasi Layanan Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto akan mendigitalkan seluruh layanan pertanahan. Selain untuk memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat, digitalisasi juga dilakukan untuk menutup ruang gerak para mafia tanah.

Ia menyebut sejumlah penyempurnaan tengah dilakukan sebelum layanan pertanahan digital diimplementasikan secara menyeluruh. Penyempurnaan dilakukan guna menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah.

“Mafia tanah tidak akan bisa masuk dengan sistem digital yang akan saya bangun, hingga kepercayaan akan terus meningkat hingga masyarakat bisa tenang, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa tanahnya tidak akan hilang,” ujar Hadi Tjahjanto.

Digitalisasi layanan pertanahan merupakan program strategis bagi Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang akan diimplementasikan ialah sertifikat elektronik.

“Digitalisasi pertanahan terus saya jadikan prioritas. Dan kemudian, saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini seperti blockchain, itu untuk implementasi sertifikat elektronik,” tambahnya.

Hadi mengatakan meskipun nantinya layanan digital sudah terealisasi, pihaknya akan tetap melakukan pengecekan secara manual untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

“Kita harus melakukan double check, cek pertama adalah proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, ketika keluar kita harus cek lagi secara fisik, benar tidak, luasnya sekian, atas nama siapa, sesuai dengan yang diinginkan,” jelasnya.

Baca Juga: Sindikat Mafia Tanah Incar Lahan Kosong

Hadi menambahkan digitalisasi layanan pertanahan itu terus disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia berharap, setiap insan pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menjalankan, mengembangkan, hingga memaksimalkan layanan pertanahan digital tersebut.