Hasto PDIP Sindir-Sindir Anies Terus, Mungkin Tertarik Ingin Pasangkan dengan Puan di 2024

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan menanyakan prestasinya. Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, merespons sindiran Hasto.

Ali justru menilai apa yang dilakukan Hasto tersebut sedang menunjukan ketertarikan PDIP untuk mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang.

"Mungkin mas Hasto sedang melirik Anies untuk Pilpres 2024 untuk diusung," kata Ali saat dihubungi wartawan, Senin (25/7/2022).

Baca Juga: Bukan Ganjar Pranowo, Tapi Puan Maharani yang Dianggap Sebagai Simbol PDIP

NasDem sendiri, kata dia, sebenarnya terbuka menjajaki koalisi dengan PDIP untuk Pilpres 2024. Terlebih bisa sama-sama mengusung Anies dalam kontestasi tersebut.

Menurut Ali, jika NasDem bersama dengan PDIP bisa saling mensimulasikan beberapa pasangan. Termasuk memasangkan Puan Maharani dengan Anies atau Ganjar Pranowo dengan Anies.

"Tidak menutup itu. Bisa saja nanti Anies dengan Puan, Anies presiden Puan jadi wakil. Kan, itu bisa saja. Banyak kemungkininan bisa Ganjar-Anies, Anies-Puan," tuturnya.

Sindiran Hasto

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, menyindir Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan mempertanyakan apa prestasinya selama menjadi kepala daerah

Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya di acara pelantikan dan pembekalan DPD Taruna Merah Putih Provinsi DKI Jakarta di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

Awalnya Hasto menyampaikan bagaimana agar para pengurus TMP yang merupakan organisasi sayap PDIP dengan kreatifitasnya turut berperan mendorong politik yang membangun kehidupan bangsa negara.

Terlebih hal itu agar mendorong para pemimpin terpanggil untuk menunjukkan kinerjanya.

"Mari kita dorong wacana politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa mari kita dorong watak politik yang turun ke bawah mari kita dorong suasana kondusif agar setiap mereka yang terpanggil jadi pemimpin bangsa menujukkan kinerjanya," kata Hasto di lokasi.

Ia mengingatkan, bahwa para pihak yang bergerak dengan politik identitas dan bergerak dengan primodialisme tidak akan mendapatkan tempat di Indonesia.