Ogah Cabut Keputusannya Sendiri, 'Anies Baswedan Ingin Terlihat seperti Pahlawan'

Polemik kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Tahun 2022 masih belum menemukan titik akhir. Setelah sebelumnya keputusan kenaikan UMP menjadi Rp4,6 juta dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kini Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengajukan banding.

Anies beralasan, Kepgub yang ditekennya terkait UMP DKI sebesar Rp4,6 juta dilakukan untuk memenuhi keadilan bagi pekerja. Apalagi, dunia usaha sudah berangsur pulih setelah 2 tahun ambruk dihajar pandemi Covid-19.

Baca Juga: Catat! KPK Perlu Segera Panggil Anies Baswedan, Alasannya...

"Kami ingin terjadi stabilitas, rasa damai, tenang, bukan karena takut tapi tenang karena semua merasakan keadilan," kata Anies di Jakarta, Senin (1/8).

Dia berharap PTUN Jakarta akan mengabulkan banding yang diajukannya. Selain rasa keadilan, kenaikan UMP sebesar 5,1 persen juga untuk menumbuhkan perekonomian Jakarta setelah terpuruk dihantam pandemi.

"Yang artinya, ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara," ucap Anies.

Diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4,6 juta. Lewat putusannya, majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Anies dinyatakan batal. Dengan putusan ini, Anies diminta mencabut Kepgub tersebut.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845.