Mendes PDTT Siap Sukseskan Gerakan Desa Antipolitik Uang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) konsisten mendukung peran aktif desa dalam pencegahan politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, gerakan perlawanan terhadap praktik politik uang akan makin kuat apabila didukung oleh semua pihak.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya siap bersinergi dalam misalnya, dana desa dapat digunakan untuk kampanye antipolitik uang dengan membuat flyer atau spanduk.

Baca Juga: Mendes PDTT: 7 Tahun Dana Desa, 32.479 Desa Lepas Status Desa Tertinggal

Gus Halim berharap, gerakan desa antipolitik uang dari yang semula sebagai gerakan moral, akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat.

"Terkait teknis pemanfaatan dana desa untuk gerakan tersebut, harus tetap berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes). Kita hanya melihat dan mengingatkan harus ada gerakan antipolitik uang. Semuanya kita serahkan di Musdes," kata Gus Halim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/8/2022).

Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenti, menyampaikan, Bawaslu RI tengah mengedepankan proses pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan mencederai pesta demokrasi, yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu yang dapat merusak dan mencederai itu adalah persoalan politik uang sehingga perlu adanya gerakan antipolitik uang.

Oleh karena itu, Bawaslu berharap gerakan desa antipolitik uang ini mendapat dukungan dari Kemendes PDTT. "Kami ingin memastikan bagaimana partisipasi masyarakat di desa-desa itu muncul dengan turut melakukan pengawasan secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk berani menolak politik uang," kata Lolly.

Dalam pertemuan tersebut, Kemendes PDTT dan Bawaslu akan kembali mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk menyinkronkan kembali gerakan Desa Antipolitik Uang.