Pengacara Lama Bharada E Minta Rp15 Triliun, Pengacara Baru Tegas: Tidak Ada Perjanjian
Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Perkembangan kasus tewasnya Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus jadi sorotan. Banyak hal-hal tak terduga terjadi singkatnya tugas Deolipa Yumara sebagai kuasa Hukum Bharada E dengan alasan yang dianggap janggal.
Dengan perkembangan yang ada, Deolipa Yumara meminta bayararan Rp15 triliun untuk jasanya dan jika tidak dibayar dia mengancam bakal melalukan penuntutan ke negara. Hal itu disampaikannya berselang kuasanya sebagai pengacara Bharada E dicabut.
Merespons hal tersebut, Ronny Talapessy, sebagai kuasa hukum baru Bharada E menegaskan bahwa tidak ada perjanjian honoratorium dengan negara atau kliennya.
"Mengenai tuntutan kepada negara Rp15 triliun, kan tidak ada perjanjian honorarium antara Deolipa dengan negara. Tidak ada kaitan. Apalagi dengan Bharada E, tidak ada perjanjian honorium," kata Ronny saat dihubungi wartawan Minggu (14/8/2022).
Dikatakannya, Deolipa bukan pengacara negara, sebab menurutnya pengacara negara adalah kejaksaan.
"Karena pengacara negara itu adalah jaksa, pengacara negara. Itu diatur di undang-undang. Dia tak bisa mewakili negara. Dia bilang dia ditunjuk Bareskrim, tidak bisa," jelas Ronny.
"Mereka tidak pernah memberikan kuasa kepada anda . Kalau mereka memberikan kuasa itu kepada jaksa bukan kepada anda (Deolipa). Karena anda (Deolipa) bukan jaksa pengacara negara. Anda (Deolipa) bukan pengacara negara. Karena yang sah itu menurut undang-undang adalah jaksa pengacara negara. Itulah yang mewakili negara," sambungnya.
Kemudian, terkait pencabutan kuasa Deolipa, dikatakan hal tersebut dapat dilakukan secara sepihak oleh Bharada E, tanpa ada pemberitahuaan.
"Perlu kami sampaikan bahwa pencabutan surat kuasa itu sudah diatur di Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia. Bahwa pencabutan kuasa itu bisa dilakukan sepihak, tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan kedua belah pihak," jelas Ronny.
Minta Bayaran Rp15 Triliun
Deolipa sebelumnya meminta bayar Rp15 triliun kepada negara sebagai upah dirinya menjadi kuasa hukum Bharada E yang ditunjuk Bareskrim Polri. Permintaan ini buntut keputusan Bareskrim Polri yang secara tiba-tiba mencabut kuasa dirinya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
