Mentan SYL: 36 Tahun Lalu Indonesia Swasembada Beras, Tahun Ini Kita Ulang Kembali!

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan rasa apresiasinya kepada para petani dan pemerintah daerah yang terus bekerja keras sehingga ketersediaan pangan Indonesia tetap terjaga. Hal tersebut dia katakan tatkala Indonesia mendapat Certificate of a Knowledgement dari International Rice Research Institution (IRRI) pada Minggu (14/8/22) lalu.

Dengan penghargaan tersebut, dia menyebut bahwa Indonesia kembali mengulang masa kejayaannya di 36 tahun lalu. Pada tahun 1984, kata SYL, Presiden Soeharto mendapat penghargaan swasembada beras dari FAO.

Baca Juga: Strategi Sukses Swasembada Beras Perlu Diadopsi untuk Komoditas Pangan Lain

"Dan itu, ini hari, di zaman Pak Jokowi kita ulangi kembali," kata SYL dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (15/8/22).

SYL memaparkan bahwa IRRI memiliki jejaring dengan lembaga internasional lainnya yang berisi para peneliti hebat, yang saat itu memberikan justifikasi bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan terbaik di dunia.

"Penghargaan ini tentu bukan penghargaan abal-abal. IRRI mengakui kerja keras gubernur, bupati, kepala dinas, petani, dan seluruh stakeholder," katanya.

Menurutnya, penghargaan swasembada beras yang diberikan IRRI pada Indonesia tidak terlepas dengan kesediaan beras nasional yang ditunjukkan dari Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022 yang dilakukan pihaknya dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Pada 30 April 2022 stok beras nasional meningkat menjadi 10,15 juta ton beras, yang merupakan stok tertinggi dibandingkan periode lainnya," jelas SYL.

Selain itu, SYL juga memberikan surat keputusan pada provinsi dan kabupaten dengan produksi padi tertinggi. Dia juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah mendistribusikan vaksin hewan penyakit mulut dan kuku terbaik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Nsarullah, menyebut saat ini tercatat lima provinsi penerima penghargaan untuk kasus PMK terkendali menuju zero case, yakni Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. 

"Provinsi Jawa Timur dan Aceh, pelaksanaan vaksinasi PMK menunjukan capaian yang sangat menggembirakan dan bisa menjadi contoh pelaksanaan vaksinasi bagi provinsi lainnya," katanya.