Respons Subsidi BBM Bengkak, Susi Pudjiastuti Desak Institusi Pemerintah Berhemat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyarankan subsidi BBM sebaiknya dihentikan.

Dia menilai dana APBN yang selama ini dikeluarkan untuk subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk kepentingan sektor lain.

"Pak Presiden yth @jokowi subsidi tidak sehat untuk semua ..dalam prakteknya banyak penyelewengan, yg besar malah yg dapat subsidi. Sebaiknya subsidi BBM dihentikan & diberikan tunjangan hidup untk masyarakat berpendapatan rendah dg profesi pertanian, perhutanan & perikanan," kata Susi lewat akun Twitternya.

Susi juga mendesak institusi pemerintah untuk melakukan penghematan. Hal itu merespons rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kenaikan akibat subsidi BBM dengan Anggaran Pendapatan dan Belanga Negara (APBN) sangat tinggi. Berdasarkan data, subsidi terus meningkat hingga Rp502 triliun.

"Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerntah, supaya anggaran tidak berat," ujar Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip dari akun Twitter @susipudjiastuti.

Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat.. Bubarkan lembaga2/ komisi2 yg tidak diperlukan & tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu Departemen di Merge. Kejakgung & Kemenkumham, Deperindag & Industri jdkan direktorat Dagli dll https://t.co/qXHcUNwAKt

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) August 24, 2022

Susi juga menawarkan beberapa solusi penghematan institusi pemerintah. Misalnya dengan membubarkan lembaga yang tidak perlu, menggabungkan beberapa institusi, dan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS).

"Bubarkan lembaga2/ komisi2 yg tidak diperlukan & tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu Departemen di merge. Kejakgung @ Kemenhumkam, Deperindag & industri jdkan direktorat Dagli," kata Susi.

"PNS dikurangi 30% dlm 2 tahun ke depan; mulai es 1,2,3 & staf," lanjutnya.

Lebih lanjut, Susi menyebut, langkah-langkah di atas dapat mengurangi anggaran. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur penting tetap dapat dijalankan.

"Kementerian dimerge bisa berkurang min. 4 sd 5 Kementeria, Pemerintah bisa hemat min. Rp40T/ tahun," ungkap Susi.

"Berkurang orang berkurang anggaran program2 yg tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan," kata Susi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung APBN dan subsidi BBM untuk Solar dan Pertalite.

Menteri Koordinator Kamaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah menjelaskan secara gamblang, kenaikan BBM akan diumumkan Presiden Jokowi pekan ini.

"Nanti minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi, Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita termurah sekawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tutur Luhut saat Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makasar dikutip dari Antara, Jumat 19 Agustus 202.