Rayakan Hari Kesetaraan Perempuan, Direktur Eksekutif WWG Minta Fasilitas Napi Perempuan Lebih Diperhatikan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam rangka merayakan hari kesetaraan perempuan Nukila Evanty, aktivis hak-hak perempuan dan Direktur Eksekutif Women Working Group (WWG) menyoroti masih minimnya kualitas lapas Indonesia untuk memberdayakan para napi perempuan.

“Napi perempuan tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda dibanding napi laki-laki  karena banyak hal yang dialami napi perempuan tidak dialami laki-laki. Misalnya kebutuhan seksual dan reproduksi nya  perempuan seperti membersihkan diri disaat menstruasi, mencuci, menggunakan air mandi yang lebih besar,” ujar Nukila seperti dilansir dari pernyataan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Minggu (28/08/22)

Baca Juga: Najib Razak Dihukum 12 Tahun Penjara, Netizen Malaysia Digegerkan Penjara VIP buat Napi Khusus

Kondisi ini diperparah karena adanya fenomena overcrowding (kelebihan orang) di lapas. Ini tergambar dengan data yang saya dapat dari kriminolog,  Leopold  bahwa dari 525 Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan) di Indonesia, hanya 33 diantaranya adalah lapas perempuan (LPP). 

Dampak overcrowding lainnya yang membuat napi wanita tidak terpenuhi haknya kebutuhan  seksual dan reproduksi perempuan (kegiatan membersihkan diri,  menstruasi, hingga air bersih).

“Kemudian terbatasnya fasilitas terutama untuk perempuan lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV dan menderita penyakit tertentu, kemudian terbatasnya  support  kesehatan terutama napi yang sedang hamil, yang sedang  menyusui dan membawa anak, bahkan kurangnya konseling untuk kesehatan mental,” ujarnya.

Baca Juga: Yakin Anies Cabut Izin Holywings karena Permintaan 'Napi', Guntur Romli: Kalau Beneran Masalah Izin, Kok Tutup Mata?

Dengan fasilitas yang rendah para napi wanita tidak punya tempat untuk merawat dan menjaga tumbuh kembang anak yang dibawa karena bercampur dengan napi lainnya.

“Kemudian belum optimalnya program pembinaan terutama napi perempuan yang tersandung kasus hukum narkotika karena bercampur dengan napi lain serta sumber terbatas,” tambahnya lagi.  

Terkait masalah ini, Nukila berkata pemerintah harus mulai serius menerapkan standar universal sudah diatur dalam UUD kita dan UU (Undang-Undang) terkait dan United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atau Bangkok Rules.

Baca Juga: Salut, Sandiaga Uno Bantu Mantan Napi Narkoba Kembangkan Usaha Produk UMKM

“Kita juga harus mulai implementasikan the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atau Bangkok Rules yang menjadi panduan petugas kemasyarakatan dan banyak  mengatur  tentang hak-hak napi perempuan dan penyediaan fasilitas yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kebersihan personal bagi napi perempuan,” ucapnya.