Rapat Bersama Komisi V DPR RI, Itjen Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit (audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan audit yang tidak terprogram), reviu (laporan keuangan dan laporan kinerja), evaluasi (evaluasi efektivitas penerapan MR dan sistem akuntabilitas instansi pemerintah), pemantauan (TLHP dan Inspektorat Jenderal), dan pengawasan lainnya (pendampingan terhadap pembangunan infrastruktur untuk persiapan event internasional).

Irjen Iskandar mengatakan, kebijakan pengawasan TA 2022 dilaksanakan pada 3 fokus, yaitu pertama, pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR yang diprioritaskan pada kegiatan direktif dan strategis, serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Baca Juga: Belanja Infrastruktur, Kementerian PUPR Habiskan Dana Rp47,79 T

"Kedua, pengawasan terhadap penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR difokuskan pada perencanaan dan penatausahaan BMN di seluruh unit organisasi. Ketiga, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)," kata Iskandar.

Alokasi anggaran TA 2022 yang dapat digunakan Itjen Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern yakni sebesar Rp96,7 miliar. Hingga 26 Agustus 2022, Inspektorat Jenderal telah merealisasikan sebesar Rp48,14 miliar atau 47,34 % dari rencana 54,71%. Atas realisasi tersebut, capaian fisiknya sebesar 49,53% dari rencana 60,37%.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V juga disampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Semester I TA 2022 dan rencana alokasi anggaran TA 2023 oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.