Harga BBM Naik Tapi Pembangunan IKN dan Korupsi Pejabat Jalan Terus, Din Syamsuddin: Bentuk Kezaliman yang Nyata!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah resmi menaikkan harga sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk beberapa yang disubsidi, seperti Pertalite dan Solar. Hal ini mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Din menilai kenaikan harga BBM ini menunjukkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Pasalnya, hal ini juga berpotensi memicu merangkaknya harga bahan pokok.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Cuma Tertawa Tahu PKS dan Partai Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM: Tetap Pak Jokowi...

"Menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat," kata Din dalam keterangannya, Minggu (4/9/2022).

Din menyebut, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Akibatnya, rakyat semakin sengsara di tengah pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat G20 yang didengungkan pemerintah.

"Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pascapandemi sebagaimana yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G20 Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat," ucap Din.

Dia mengutarakan, kenaikan harga BBM bisa dicegah apabila pemerintah mencermati upaya-upaya lain untuk mengurangi beban APBN. Misalnya, pemerintah bisa menghentikan proyek yang memakan biaya tinggi seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Bahkan kalau Presiden arif bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar," ujar Din.

Di samping itu, Din meminta pemerintah untuk serius membasmi korupsi di Indonesia. Sebab, praktik rasuah juga menjadi faktor penyebab terjadinya krisis perekonomian.

"Betapa banyak uang negara atau uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata," pungkas Din.

Baca Juga: Suara Tegas Anak Buah AHY: Demokrat Memilih Bersama Rakyat, Batalkan Kenaikan Harga BBM!

Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan subsidi, meliputi Pertalite, solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9/2022) dan mulai berlaku pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi persnya disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9/2022).

"Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter," kata Arifin.