Wapres: KPRBN, Terobosan Penggunaan Anggaran Penanganan Kemiskinan Lebih Efektif

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) menerima Sekretaris Eksekutif KPRBN dan jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat. Selasa kemarin.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Wapres meminta KPRBN untuk mencari terobosan pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif. Pasalnya, anggaran penanggulangan kemiskinan selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemanfaatannya dilakukan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Laksanakan UU Nomor 21 Tahun 2008, Wapres Tegas: Unit Usaha Syariah Harus Lakukan Spin-Off

"Wapres memberikan arahan, coba diberikan usulan supaya [sistem] penganggaran secara sendiri-sendiri ini bisa diterobos sehingga kita bisa kerja kolaboratif," ujar Masduki dalam keterangan persnya, Rabu (14/9/2022).

Menurut Wapres, ungkap Masduki, apabila kerja kolaboratif ini dapat dilakukan, maka akan lebih mudah dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan.

"Karena anggaran-anggarannya itu sudah bisa lebih efisien sebab direncanakan bersama-sama. Ini yang tadi disampaikan," terangnya.

Hal penting lain, lanjut Masduki, yang juga menjadi perhatian serius Wapres adalah terkait perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga yang orientasinya hanya sekedar penyerapan.

"Jadi kalau bikin perencanaan di kementerian/lembaga itu yang penting bisa terserap habis. Bukan pada manfaat apa yang akan dihasilkan oleh sebuah perencanaan itu," ujarnya.

Menurut Masduki, Wapres juga meminta KPRBN untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Yakni bagaimana agar perencanaan dan pemanfaatan anggaran pada kementerian/lembaga dapat mencapai target manfaat (outcome) yang dihasilkan.

Baca Juga: Wapres Gelorakan Semangat Tiada Hari Tanpa Olahraga

"Baiknya kan mestinya kalau sebuah perencanaan itu sampai ke tingkat outcome, tingkat manfaat. Untuk apa dana ini, di mana [penggunaannya] lalu kemudian manfaatnya buat masyarakat apa?" urai Masduki.

"Nah selama ini ternyata tidak sampai ke outcome yang jadi target utama dari setiap perencanaan keuangan negara. Tapi lebih kepada bagaimana yang penting uang negara ini bisa terserap. Itulah sebab salah satu tadi kita berbicara mengenai persoalan ego sektoral dari kementerian dan lembaga," imbuhnya.