Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Minta Maaf atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan Presiden Jokowi harus meminta maaf tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang hingga menewaskan ratusan orang tersebut.

Melansir dari Suara.com, Senin (3/10/2022), koalisi masyarakat ini sekaligus mengecam keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga kapasitas stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 orang membludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang.

Baca Juga: Tanggapi Tragedi Kanjuruhan, KSP: Tahan Diri Tidak Menyebar Konten Kerusuhan

"Kondisi itu mengakibatkan penonton harus berdesak-desakan, himpit-himpitan dan mengalami gangguan pernafasan, pertanggungjawaban panitia dan operator liga harus dimintai baik dalam kerangka kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan ganti rugi serta rehabilitasi kepada korban," tulis koalisi.

Kelalaian panitia dan operator liga tersebut diperburuk dengan tindakan pengamanan yang tidak proporsional dan bahkan cenderung berlebihan (excessive use of force) oleh aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. 

Baca Juga: Soal Dampak Tragedi Kanjuruhan, PSSI: Kami Harap Kejadian ini Tak Jadi Rujukan FIFA yang Tidak Menguntungkan

Dalam video yang beredar di media sosial terlihat bahwa terdapat penggunaan gas air mata yang dilarang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations.

Selain penggunaan gas air mata juga terdapat kekerasan terhadap para korban. Dalam video yang beredar kekerasan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian tetapi juga dilakukan oleh anggota TNI.

Koalisi juga menilai Kapolri harus melakukan pemeriksaan terhadap aparat yang bertugas di lapangan karena jelas ada penggunaan kekuatan berlebih yang tidak proporsional serta kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. 

Baca Juga: Kepeleset Sebut Hadirin yang Berbahagia saat Konpers Tragedi Kanjuruhan, Iwan Bule 'Dikeroyok' Warganet: Fatal Banget Ini

Selain itu terhadap anggota TNI harus juga diperiksa oleh Panglima TNI mengingat penerjunan anggota untuk mengamankan pertandingan sepakbola, jelas bukanlah tugas prajurit TNI.

"Lebih dari pada itu, atasan anggota Polisi dan TNI yang bertugas di lapangan juga harus dimintai pertanggungjawaban (command responsibility) karena sangat mungkin semua tindakan yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa tersebut terjadi atas pembiaran atau bahkan atas perintah atasan," tulis koalisi.