Korea Utara Gak akan Setop Peluncuran Rudal, Pakar Senjata Pemusnah Massal Buka-bukaan Kemungkinan...

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berbicara dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan, menteri luar negeri Hayashi Yoshimasa dan Park Jin, untuk mengutuk tindakan yang menurutnya telah melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan “mengganggu stabilitas implikasinya bagi daerah.”

Gary Samore, mantan koordinator Gedung Putih untuk pengendalian senjata dan senjata pemusnah massal, mengatakan peluncuran uji coba itu tidak mengejutkan, dan bahwa ia mengharapkan peluncuran lebih lanjut dan bahkan "uji coba nuklir" setelah kongres penting Partai Komunis China akhir bulan ini.

Baca Juga: Pakar: Krisis Pangan dan Kelaparan Ekstrem Korea Utara Salah Kim Jong Un

“Kami tidak tahu persis berapa banyak pengujian yang dirancang untuk tujuan teknis untuk meningkatkan kapasitas, dan berapa banyak yang dimaksudkan sebagai sinyal politik,” kata Samore kepada Radio Free Asia, seraya menambahkan bahwa sulit untuk memisahkan keduanya.

“Tapi saya pikir itu konsisten dengan apa yang kita ketahui tentang posisi Korea Utara saat ini: bahwa mereka akan terus melakukan uji coba rudal,” ujarnya.

Samore setuju bahwa ada sedikit kemungkinan tindakan oleh Dewan Keamanan PBB, mengingat hak veto yang dipegang oleh China dan Rusia, dua dari dermawan utama Pyongyang.

“Tindakan melalui Dewan Keamanan PBB tampaknya sangat tidak mungkin, karena China dan Rusia tidak bersedia memberikan sanksi tambahan terhadap Korea Utara,” katanya.

Media pemerintah Korea Utara, sementara itu, juga merilis pernyataan dari seorang diplomat top di Pyongyang pada hari Selasa mengumumkan dukungan untuk upaya sepihak Moskow untuk mencaplok wilayah Ukraina yang diduduki Rusia Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia.

"Kami menghormati keinginan penduduk yang bercita-cita untuk integrasi ke Rusia dan mendukung sikap pemerintah Rusia untuk membuat wilayah tersebut di atas komposisi Rusia," kata Jo Chol Su, kepala Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara, menurut KCNA.

“Mereka diadakan sesuai dengan Piagam PBB yang menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat dan menurut metode dan prosedur yang sah sehingga kehendak penduduk dua republik dan dua wilayah dapat sepenuhnya tercermin," kata dia.

“Sebagian besar pemilih mendukung integrasi ke Rusia,” tegasnya.

Wallace Gregson, mantan asisten menteri pertahanan AS untuk urusan keamanan Asia dan Pasifik, mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mungkin semakin khawatir “bahwa Rusia dan China mendapatkan semua perhatian, dan dia ingin memastikan dunia mengingatnya.”

Tetapi hasil utamanya, tambahnya, mungkin hanya mempercepat upaya Jepang untuk melakukan remiliterisasi.

“Satu hal yang harus dilakukan Jepang dan Amerika Serikat adalah dengan cepat meningkatkan kemampuan pertahanan rudal teater kami,” katanya.

“Jepang sudah sangat memperhatikan pertahanan mereka dan mereka punya rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Dan ini adalah demonstrasi mengapa itu perlu,” pungkas Gregson.