Raja Dirongrong PM Malaysia buat Gelar Pemilu Lebih Cepat karena...

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengaku ingin mengusulkan tanggal pembubaran parlemen dalam pertemuan dengan Raja Malaysia Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Sha pada Kamis (6/10/2022).

Sementara Istana kerajaan menyatakan pertemuan tersebut sebagai diskusi mingguan reguler.

Baca Juga: Syukurlah Sudah Dihapus, Malaysia Kini Selangkah Lebih Maju dari Indonesia

Istana Malaysia mengatakan, keduanya mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah pemerintah. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan pembubaran seperti yang informasi yang disampaikan Yaakob.

Ismail bertemu Raja Al-Sultan Abdullah di istana nasional pada pukul 16.00 waktu setempat dan pergi sekitar 45 menit kemudian.

Sebelum pertemuan, menurut kantor berita resmi milik pemerintah Malaysia Bernama, dia mengatakan akan membahas masalah kabinet dengan raja dan tanggal pembubaran parlemen akan diajukan hanya jika waktunya tepat.

"Masih belum pasti apakah akan diangkat. Jika terlalu lama membahas masalah kabinet, itu hanya tentang kabinet saja," kata Ismail.

Kementerian Keuangan mengumumkan, pemerintah Ismail akan mempresentasikan anggaran 2023 di parlemen pada Jumat (7/10/2022). Agenda ini menghentikan beberapa spekulasi bahwa pembubaran dapat diumumkan sebelum itu. Pemilihan harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran.

Pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023.Namun Ismail telah berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal untuk mandat yang lebih kuat dan karena pertikaian.

Jika perdana menteri membubarkan parlemen segera, pemilihan akan datang tepat ketika ekonomi mulai merasakan sejumput kenaikan biaya dan perlambatan global. Momen itu juga akan bertepatan dengan musim hujan dan banjir akhir tahun, yang dapat mengurangi jumlah pemilih.

Malaysia adalah monarki konstitusional dan raja biasanya bertindak atas saran perdana menteri. Namun raja memang memegang kekuasaan diskresi tertentu, termasuk menahan persetujuan untuk pembubaran parlemen.