Menkes Ingin Penanganan Stunting Harus dengan Intervensi Tepat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan bahwa penanganan stunting di Indonesia harus dilaksanakan secara inklusif melalui intervensi yang tepat. Apalagi mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, dimana kualitas SDM akan sangat menentukan produktivitas dan tingkat ekonomi.

''Sebagian besar stunting terjadi pada saat sebelum lahir. Maka intervensinya harus tepat,'' ujar Budi di Jakarta, Jumat (7/10).

Menurut SSGBI 2019, 27.67% anak Indonesia mengalami stunting atau sekitar 1 dari 4 anak. Meskipun angka ini sudah turun dari 37,2 % pada tahun 2013, namun tentu kondisi saat ini masih membutuhkan percepatan terlebih mengingat amanah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 agar stunting bisa diturunkan ke angka 14% pada 2024.

Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan intervensi dari mulai remaja / usia produktif, ibu hamil, hingga balita. Sehingga dibutuhkan gerakan nasional yang bersifat inklusif, lanjut Menkes Budi.

Intervensi pertama melalui aksi bergizi. Intervensi ini dimulai sejak anak perempuan di usia sekolah SMP dan SMA melalui program pengukuran HB dan pemberian tablet tambah darah, bertujuan untuk mencegah kekurangan zat besi.

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta para dai ikut berperan mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Maruf pun mendorong agar pencegahan stunting menjadi materi khotbah, ceramah ataupun tausiyah keagamaan.

“Khotbah, ceramah, dan tausiyah dapat menjadi media pendidikan yang efektif untuk meneruskan pesan-pesan kebaikan kepada umat, termasuk edukasi bahaya stunting dan cara mencegahnya,” Kata Maruf.

Menurutnya, para dai dan penyuluh agama memiliki kekuatan besar dan masif dalam memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah menargetkan angka penurunan stunting hingga 14% pada 2024.