Sesuai Arahan Jokowi, Menteri Basuki Tekankan Kualitas dan Estetika Infrastruktur Permukiman

Basuki menambahkan, fokus pekerjaan infrastruktur permukiman hingga tahun 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi "Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi" atau disingkat OPOR. Pembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden.

"Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara dengan baik," kata Menteri Basuki.

Baca Juga: Basuki Minta Renovasi Gereja Keuskupan Agung Kupang Selesai Sebelum Natal 2022

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 120 Tahun 2022 untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 21 ruang lingkup, di mana 12 di antaranya masuk dalam lingkup pekerjaan permukiman.

Pada kesempatan tersebut, Basuki juga mendorong peran aktif Komisi Keandalan Bangunan Gedung (KKBG) dalam mengevaluasi dan pemantauan bangunan gedung agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, kenyaman, dan kemudahan. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mengaudit seluruh bangunan stadion Liga 1,2, dan 3 untuk menjamin keselamatan penonton.

Baca Juga: Dukung Wisata Bali, Kementerian PUPR: Penataan Kawasan Pura Agung Besakih Akan Rampung Januari 2023

Terakhir, Basuki juga mengingatkan kembali kepada seluruh Kepala Balai agar memiliki integritas, berkarakter baik dan kuat, disiplin, dan profesional. Pegang teguh prinsip 4 Big No yakni No bribery (suap), no kickback (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetaplah sederhana).

Dalam tahun-tahun terakhir masa Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini, Menteri Basuki menegaskan kepada seluruh Insan Kementerian PUPR untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis melalui bentuk apapun dan bijak dalam menggunakan akun media sosial. Ia menekankan tugas Insan Kementerian PUPR adalah membangun infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat.