Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Angka Prevalensi Tinggi, Provinsi Kalimantan Barat Berkomitmen Percepat Penurunan Stunting

Angka Prevalensi Tinggi, Provinsi Kalimantan Barat Berkomitmen Percepat Penurunan Stunting Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi prioritas percepatan penurunan stunting dengan angka prevalensi stunting ke-7 tertinggi setelah NTT, Sulbar, Aceh, Sultra, Kalsel, dan NTB. Angka prevalensi stunting di provinsi Kalimantan Barat masih berada pada angka 29,8 persen. Angka ini termasuk kategori tinggi menurut WHO, yakni 20–30 persen.

Sebagai upaya penguatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dalam mempercepat penurunan stunting, Kemenko PMK bersama Sekretariat Wakil Presiden melaksanakan Kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Mercure Pontianak, pada Rabu (19/10/2022).

Baca Juga: Percepat Penekanan Stunting, Tri Tito Karnavian Salurkan Bantuan Sembako di Depok

Kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat ini dihadiri bersama Sekretariat Wakil Presiden dan 19 K/L yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hadir pula perwakilan akademisi, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan.

Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa mengatakan, perlu komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mempercepat penurunan stunting di daerah. Menurut Jelsi, koordinasi antarsektor di daerah harus ditingkatkan dengan optimalisasi peran dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta peningkatan peran Tim Pendamping Keluarga.

Selain itu, Asdep Jelsi mengatakan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanganan stunting yang dilakukan TPPS, serta intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran pada lokus prioritas stunting.

"Pelibatan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, private sector, dan media juga harus dilakukan daerah," ujar Asdep Jelsi saat menyampaikan sambutan mewakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto, mengutip keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (20/10).

Baca Juga: Bupati Giri Prasta Hadiri Puncak HUT Sekaa Teruna Surya Chandra Banjar Kedewatan ke-32

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: