RI Negara Kepulauan, Menteri PPN/Bappenas Sebut Adanya Inisiatif Pemerintah pada Ekonomi Biru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa Deklarasi Djuanda telah memberi arti bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki satu kesatuan dan berdaulat penuh atas pulau dan perairan yang ada di sekitarnya. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Seminar Nasional Blue Finance dan sekaligus peluncuran Blue Finance Instruments Development Guideline pada 1 November 2022 di Jakarta.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi sektor biru dapat menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Maka saat ini, pemerintah berinisiatif untuk mendorong perkembangan perekonomian biru di Indonesia demi terciptanya perekonomian Indonesia yang tangguh serta berkelanjutan," tutur Suharso dalam sambutannya pada Selasa (1/11/2022).

Baca Juga: Perkuat Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia, Bappenas Luncurkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru

Dalam definisi Bank Dunia (2017), Ekonomi Biru dinyatakan sebagai penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam hal ini, Ekonomi Biru Berkelanjutan didefinisikan sebagai ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dengan demikian, Ekonomi Biru Berkelanjutan itu memulihkan, melindungi, dan memelihara ekosistem yang beragam, produktif, dan tangguh, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi karbon dan polusi seraya meningkatkan mata pencaharian dan pekerjaan.

Hadir dalam acara yang sama, Country Director for Indonesia, Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga menyampaikan bahwa laut dan pantai telah menjadi kunci dalam stabilitas iklim bumi, di mana mereka menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menyerap 40% karbon yang dipancarkan oleh aktivitas manusia sejak tahun 1850. Ekosistem pesisir dan laut pun memiliki peran penting, seperti sebagai penyerab karbon dan gas rumah kaca.

Oleh karenanya, pembahasan terkait dengan ekosistem ini telah meningkat dalam eganda internasional yang juga didorong oleh kesadaran akan isu-isu lingkungan yang terjadi, di mana pada tahun 2022 ini, ekosistem laut telah mendapat begitu perhatian dan momentum internasional. Misalnya saja dalam isu-isu permasalahan seperti plastik di laut, penurunan stok ikan, dan lainnya.

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peran penting di panggung global. Sektor Ekonomi Biru pun memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara nelayan dan produsen budidaya perikanan terbesar kedua dan memiliki keanekaragaman karang tertinggi di dunia," ujar Jiro.

Terkait dengan hal ini, Jiro menambahkan bahwa dengan potensi yang besar, Indonesia juga menghadapi tantangan substansial terkait ekosistem laut, seperti polusi plastik, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, perkembangan kota yang begitu pesat, dan juga terkait dengan konservasi ekosistem laut dan air.

Inilah mengapa Ekonomi Biru dapat menjadi landasan stratehi transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekomoni yang inklusif dan berkelanjutan. Suharso menyatakan, "transformasi ekonomi melalui inistaif Ekonomi Biru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada industri ekstraktif dengan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan."

Menjelaskan lebih jauh, Suharso menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah menerbitkan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia pada November 2021 lalu, yang disusun dengan dukungan dari OECD. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas kini tengah mempersiapkan Roadmap Ekonomi Biru.