Jelang KTT G20, Pemerintah Berupaya Bali Bebas Sampah

Indonesia tengah bersiap menyambut puluhan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang. Segala pendukung kegiatan disiapkan, termasuk penanganan sampah. Sebagai lokasi puncak perhelatan bertaraf internasional, tentunya masalah ini menjadi prioritas.

Dalam rangka mempersiapkan acara tersebut, Wali Kota Bali IGN Jaya Negara berupaya mengerahkan sumber daya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di 23 TPS 3R di Kota Denpasar. Langkah ini dilakukan agar tidak ada tumpukan sampah di Denpasar, yang bakal dilalui para kepala negara KTT G20.

“Kami bersihkan dulu sebelum G20, kami kosongkan, kerja sama dengan Pemkab Gianyar, akan dibuang ke Temesi. Sehingga di areal G20 itu tidak ada mobilitas sampah ke sana. Kosong. Rapi,” terangnya dalam pers rilis tim media G20, Sabtu (5/11/2022).

Baca Juga: PM Kanada Turun Langsung Urus Masalah Global di KTT G20

Wali Kota Denpasar Jaya juga berkomitmen menjamin kebersihan dan kenyamanan gelaran G20. Dia mengatakan, saat ini terdapat tiga TPST di Bali, yaitu Tahura Ngurah Rai, TPST Kesiman Kertalangu, dan TPST Padang Sambian Kaja.

Ketiganya sedang dalam proses instalasi alat pengolahan sampah. Tahura Ngurah Rai dan Kesiman Kertalangu akan mulai beroperasi sebelum puncak Presidensi G20 November mendatang.

“Secara progres fisik itu akan selesai sebelum G20, dan mesin itu baru bisa beroperasional di Tahura 2 dan di Kertalangu, cuma prosesnya itu belum full. Kemampuannya baru 20 ton saat uji coba,” terang Jaya Negara.

Ketiga TPST baru di Pulau Dewata itu dibangun lantaran tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung sudah melebihi kapasitas.

Pembangunan TPST menjadi manfaat yang diterima Bali dari gelaran KTT G20. Sebab seusai pelaksanaan KTT, Bali akan memaksimalkan penggunaannya sebagai fasilitas pengolahan sampah. “Dan dia (pengelola) menyanggupi akhir November ini baru selesai 100 persen,” katanya.

Selama pelaksanaan G20, Pengelolaan sampah memang menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan empat kabupaten/kota di Bali, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi daerah fokus utama pengelolaan sampah.

"Tempat yang menjadi lokasi G20 dan sekitarnya serta empat daerah itu pengelolaan sampahnya harus baik, supaya kita bisa bicara. Bahkan bila perlu mereka (delegasi G20) datang melihat," kata Tito, saat mengunjungi TPST Kertalangu, pada September lalu.

Tito mengingatkan dalam pertemuan G20 akan ada pembahasan mengenai perubahan iklim. Oleh karenanya, pengelolaan sampah menjadi bagian penting.

Indonesia menjadikan Bali sebagai salah satu percontohan provinsi yang menerapkan net zero emission pada 2045. Sementara salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca adalah sampah. Untuk ini, perlu adanya pengolahan sampah yang lebih baik.

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves Rofi Alhanif mengatakan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengeluarkan metana yang mencemari ozon.

"Jadi itu salah satu kenapa pengelolaan sampah erat kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim," katanya di Bali, Kamis (3/11/2022).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dalam kunjungannya pada akhir bulan Agustus lalu menyampaikan, ketiga TPST baru di Bali itu akan secara maksimal menangani pengolahan sampah.

Ia menjelaskan daya tampung TPST di wilayah Denpasar mencapai 1.020 ton sampah yang terbagi dalam tiga tempat yakni 450 ton di TPS Kesiman Kertalangu, 450 ton di TPST Taman Hutan Raya Ngurah Rai, dan 120 ton di TPST Padangsambian Kaja.

“Kami akan buat yang seperti ini di 52 titik seluruh Indonesia selama dua tahun ke depan,” terang Menteri Luhut pada kunjungan kerjanya ke TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Rabu (31/8/2022).

Teknologi RDF

Hal lain yang juga menarik dari tiga TPST baru itu adalah penerapan teknologi RDF (refused derived fuel). Teknologi RDF adalah teknologi dalam mengolah sampah menjadi biomassa yang selanjutnya bisa digunakan sebagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Biomassa olahan sampah ini merupakan co-firing batubara pada industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ini seturut dengan agenda G20 pada bidang transisi energi.  

Produk refused derived fuel (RDF) ini bisa difungsikan sebagai pengganti bahan bakar gas LPG untuk reaktor pirolisis yang sesuai dengan konsep model pengolahan sampah green and zero waste.

Dengan teknologi pengelolaan sampah ini diharapkan dapat mengurangi masalah sampah dan mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lokasi pengolahan sampah berpotensi menjadi tempat pelatihan dan wisata.

Di Indonesia, pengembangan TPST RDF pertama terdapat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan fasilitas RDF di areal seluas 3 hektare yang dilakukan sejak 2017.

Pembangunan TPST RDF ini bisa dibilang menjadi tonggak baru dalam penanganan sampah di Indonesia sekaligus langkah menuju transisi energi. Dari Cilacap pemerintah kemudian mengembangkan infrastruktur TPST RDF di Kebun Kongok, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).